Presiden arahkan Kementrian dan Lembaga untuk membeli produksi dalam Negeri

02/05/2020 11:50

Post Views: 52

Presiden arahkan Kementrian dan Lembaga untuk membeli produksi dalam Negeri

EDITOR.ID, Jakarta, Airlangga Hartanto, selaku Menrtri koordinator bidang Perekonomian menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo memberi arahan selama momentun di masa pandemi covid-19 ini untuk mengutamakan menggunakan produksi dalam negeri.

“Agar seluruh kementerian dan lembaga mengutamakan pembelian barang yang diproduksi di dalam negeri sehingga ini dapat mendorong demand dan juga untuk mencegah pemutusan hubungan kerja sehingga nanti industri dalam negeri bisa recover lebih awal,” ujar Menko Perekonomian saat memberikan keterangan usai Rapat Terbatas, Kamis (30/4).

Saat menjawab pertanyaan, ia juga meluruskan terkait bahwa yang 4 juta itu yang mendaftar di dalam izin beroperasi di PSBB.

“Jadi dalam situasi PSBB minta izin untuk beroperasi itu tenaga kerjanya sebanyak 4 juta,” imbuh Menko Perekonomian.
Industri-industri yang di luar PSBB itu, tetap beroperasi dan tidak memerlukan perizinan imbuh Menko Perekonomian tersebut.

“Jadi tidak benar bahwa yang 17 juta itu 13 juta semuanya dirumahkan,” Menko Perekonomian mengklarifikasi.

Menurut Menko Perekonomian , dari data yang PHK yang sudah terverifikasi, sebanyak 1,7 juta sudah dirumahkan.

Untuk menjalankan industri yang jumlah pabrik itu sekitar di atas 40 ribu, dan tentunya yang mendaftar ke Kementerian Ketenagakerjaan, menurut Menko Perekonomian, tadi ada jumlah yang meminta untuk penundaan iuran BPJS Ketenagakerjaan.

“Terhadap mereka yang meminta penundaan BPJS, nanti sejumlah 116.705 perusahaan itu dipersyaratkan bahwa relaksasi Jamsostek itu diberikan kalau mereka tidak melakukan PHK,” urai Menko Perekonomian.

Terkait dengan intensif, Menko perekonomian menjelaskan, kriterianya berbeda lagi karena itu terkait dengan restrukturisasi karena memang dari segi demand beberapa industri termasuk pariwisata demand-nya sudah turun 70%.

“Jadi sektor pariwisata, sektor retail, sektor transportasi, kemudian juga restoran dan yang lainnya, dengan demikian tentu kriterianya berbeda-beda,” tambah Menko Perekonomian.

Terkait dengan kartu prakerja, Menko Perekomian menyampaikan bahwa pelatihan saat sekarang dalam situasi Covid-19 adalah pelatihan online.

“Tidak semua budget itu akan ditumpuk di online tetapi nanti akan dibuka pada saat Covid-19 itu sudah selesai ataupun sudah direlaksasi, itu akan dimulai pelatihan yang offline,” lanjut Menko Perekonomian.

Ia juga menegaskan tidak benar bahwa seluruh paket pelatihan ditumpahkan kepada platform tersebut karena yang akan dipakai untuk per hari ini pada gelomabang pertama rata-rata sebanyak 500 ribu saja.

“Jadi tentu kita lihat begitu jumlahnya membesar pasti dari segi market akan turun,” pungkas Menko Perekonomian akhiri jawaban.(tim)