Jakarta, MONITORNUSANTARA.COM- Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mengatakan bahwa pemerintah mengemukakan wacana mengenai pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dosisbooster atau penguat kedua berbayar bagi warga yang tidak mendapat bantuan iuran jaminan kesehatan nasional guna mengurangi pengeluaran subsidi.
“Memang ada wacana untuk booster kedua ini bagi yang pemegang PBI (penerima bantuan iuran), yaitu bantuan pemerintah, itu dibebaskan, tapi untuk non-PBI diwacanakan untuk berbayar,” katanya di Universitas Indonesia, Jakarta, Kamis. yang dilansir Antara.
“Maksudnya apa? Supaya mengurangi beban subsidi, dan kedua juga menghidupkan semangat saling membantu, bergotong royong, yang kuat membantu yang lemah,” ia menambahkan.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin pada Selasa (24/1) mengemukakan kemungkinan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dosis penguat kedua berbayar bagi warga yang tidak mendapat bantuan iuran jaminan kesehatan nasional dari pemerintah.
Wakil Presiden mengemukakan bahwa biaya vaksinasi COVID-19 dosis penguat kedua bagi warga bukan penerima bantuan iuran jaminan kesehatan semestinya diupayakan tidak memberatkan warga.
“Tidak memberatkan, dan kemudian orang jangan sampai karena (vaksin) bayar tidak mau di-booster, makanya harganya tidak (boleh) menghalangi orang untuk melakukanbooster,” katanya.
Dia juga mengatakan bahwa pemerintah mengupayakan seluruh warga mendapat vaksinasi COVID-19 penuh supaya memiliki daya tahan tinggi terhadap infeksi virus corona.
Setelah melaksanakan vaksinasi dosis keempat atau dosis penguat kedua kepada tenaga kesehatan dan warga lanjut usia, pemerintah mengumumkan pelaksanaan vaksinasi penguat kedua bagi kelompok sasaran masyarakat umum berusia 18 tahun ke atas mulai 24 Januari 2023.
Vaksinasi COVID-19 dosis penguat kedua dapat diberikan sekitar enam bulan setelah vaksinasi dosis penguat pertama.
Menurut data yang disiarkan di laman informasi vaksinasi Kementerian Kesehatan pada Kamis, sasaran vaksinasi COVID-19 di Indonesia seluruhnya 234.666.020 orang.
Vaksinasi COVID-19 dosis pertama, kedua, ketiga (penguat pertama), dan keempat (penguat kedua) tercatat sudah dilakukan pada berturut-turut 87,02 persen, 74,59 persen, 29,51 persen, dan 5,39 persen dari sasaran vaksinasi.***
