Jakarta, MONITORNUSANTARA.COM,- Pemerhati Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang juga Wakil Rektor Institut Bisnis dan Manajemen ASMI Audrey Tangkudung membongkar isu dibalik kasus keracunan MBG yang belakangan ini marak terjadi. Ia mensinyalir adanya sabotase politik dan dugaan korupsi pembelian bahan baku makanan.
Hal ini disampaikan Audrey Tangkudung, saat diwawancarai sejumlah media termasuk EDITOR.ID, di kampus Institut Bisnis Manajemen (IBM) ASMI Jakarta, Rabu, 1 Oktober 2025.
Audrey Tangkudung melihat kasus keracunan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) disebabkan dua faktor. Pertama, sabotase akibat persaingan politik dari partai yang tidak kebagian jatah proyek MBG. Yang kedua, adanya dugaan oknum pengelola dapur MBG melakukan korupsi pembelian bahan baku MBG.
“Saya menduga ada dua kemungkinan, ada sabotase yang dilatarbelakangi perebutan proyek politik, serta praktik korupsi dalam pengadaan dapur dan SPPG,” ungkap alumni Doktor Kajian Lingkungan Universitas Indonesia (UI) ini.
“Target akhir mereka melakukan sabotase ini untuk dijadikan alasan menghentikan proyek MBG,” imbuhnya.
Dipicu Sabotase dan Persaingan Politik
Audrey mencium adanya sejumlah partai politik ikut memperebutkan jatah bagi-bagi proyek pengelolaan dapur MBG. Namun dalam perebutan tersebut ada partai politik yang tidak kebagian jatah mengelola dapur MBG.
Audrey menduga mereka yang kecewa berupaya menjatuhkan dan berusaha menghentikan program MBG dengan membangun opini, narasi dan isu negatif tentang keracunan makanan MBG.
“Termasuk dengan memanfaatkan insiden keracunan sebagai dalih untuk menghentikan program,” ujar Audrey.
Selain itu, lanjut mantan Ketua Umum Iluni SPs UI ini, dalam persaingan politik yakni adanya ketakutan partai politik lain, jika program MBG berhasil, maka akan mendongkrak suara partai tertentu pada pemilihan umum berikutnya.
“Karena itu, ada pihak yang khawatir dan memilih cara ekstrem seperti sabotase. Jadi, parpol-parpol ini sudah memprediksi bagaimana masa depan elektabilitas mereka kelak, maka mereka main sabotase kemudian meniupkan isu agar program MBG disetop,” jelas Audrey.
Padahal, lanjut Audrey, program gagasan dari Prabowo ini menyentuh jutaan penerima manfaat. Secara politis, partai yang terlibat tentu akan mendapat dukungan besar dari masyarakat, termasuk terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Audrey menambahkan, saat ini sudah mulai terdengar desakan agar program MBG dihentikan, yang menurutnya merupakan sinyal adanya kepentingan politik tertentu di balik sejumlah kasus keracunan. Partai yang merasa elektoralnya tergerus oleh program sukses MBG menebarkan opini untuk menghentikan MBG.
“Kan suara-suara agar program ini dihentikan mulai bermunculan. Jadi kita bisa membaca arah mereka dari sejumlah kasus ini,” ungkapnya.
Korupsi Pembelian Bahan Makanan
Selain motif politik, kata mantan wartawan Majalah Gatra dan Harian Sore Sinar Harapan ini ada dugaan unsur korupsi dalam pengadaan bahan makanan di dapur MBG. Audrey menduga adanya dugaan praktik korupsi dalam membeli bahan pangan oleh oknum Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan pengadaan dapur MBG.
Ia menyebut, terdapat oknum yayasan yang diduga meminta setoran bulanan wajib dari pihak SPPG. Gara-gara pungutan ini, SPPG terpaksa harus menekan biaya operasional dapur. Sehingga mereka membeli bahan bakunya mencari yang murah.
“Adanya dugaan oknum yayasan yang mematok setoran bulanan wajib dari pihak SPPG yang dibawahinya,” tutur mantan ketua Iluni UI ini.
Audrey juga menilai bisa saja untuk menghemat bahan baku, pengelola dapur MBG hanya mencari untung, membeli bahan yang murah tanpa memperhatikan kualitas dari bahan makanan itu.
Audrey mengingatkan, sebagai contoh membeli bahan seperti daging ayam, itu jika dibeli murah, maka bisa dijamin tidak melebihi 4 hari sudah basi dan berubah warna. Karena itu penting pengelola dapur MBG memperhatikan bahan-bahan yang berkualitas dengan harga yang wajar. (*)