Cilandak Town Square Akan Dijual Buat Tutupi Polis Jiwasraya

EDITOR.ID, Jakarta,- Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengkonfirmasi kabar bahwa mereka berencana menjual Cilandak Town Square atau sering disebut dengan Citos.

Salah satu aset PT Asuransi Jiwasraya (Persero) ini dijual dengan alasan untuk menutupi kewajiban pembayaran utang kepada nasabah. Adapun aset Citos ini sedang dipertimbangkan untuk dijual ke pihak swasta sebagai upaya Jiwasraya mendapat dana segar.

Staff Khusus Menteri BUMN Bidang Komunikasi Publik Arya Sinulingga mengatakan, nilai aset tersebut mencapai Rp 2 sampai Rp 3 triliun. Selain Citos, Kementerian BUMN juga menimbang untuk mengalihkan sejumlah perkantoran yang tak beroperasi.

“Kantor-kantor, Citos juga dijual mungkin ke swasta kali ya atau ke pihak mana. Karena Citos ini aset yang cukup bagus,” ujar Arya di Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (9/3/2020).

Meskipun pusat perbelanjaan tersebut merupakan aset yang bagus namun belum cukup untuk menutupi seluruh dana nasabah perusahaan asuransi milik negara tertua di Indonesia itu. Sebab, utang yang dimiliki cukup besar.

“(Aset bagus) tapi emang bisa nutup dana nasabah sekarang? Kan kepentingannya nasabah. Kita butuh duit sekarang,” jelas Arya.

Sebelumnya, Staf Khusus Kementerian BUMN Arya Sinulingga menyatakan, skema pembayaran polis nasabah Jiwasraya sudah dipersiapkan.

Meski demikian, pihaknya tidak bisa langsung membayarkan polis tersebut karena masih harus disepakati penyelesaiannya dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui Panitia Kerja (Panja) khusus yang menangani Jiwasraya.

“Jiwasraya kita sudah siapkan skema, uangnya. Tunggu keputusan Panja,” ujar Arya, sebagaimana ditulis Selasa (03/03/2020).

Adapun, DPR sendiri masih mengalami masa reses hingga 22 Maret mendatang. Meskipun DPR menyetujui pembayaran, namun skemanya juga harus jelas.

“Pembayaran, kan mereka setuju dibayar. Tapi kalau skemanya nggak sesuai, enggak boleh,” imbuh Arya.

Pembentukan holding asuransi sendiri dilakukan sebagai penyehatan Jiwasraya, meski tak membutuhkan keputusan DPR. Holding ini juga sedang dipersiapkan dalam waktu dekat. Holding ini nantinya bakal mengontrol investasi yang sehat di tubuh BUMN asuransi.

“Sub holding memang diperlukan, selama ini di asuransi banyak investasi yang salah. Seperti Jiwasraya kan karena investasi. Makanya kita bikin untuk mengontrol investasi yang sehat,” ujar Arya. (tim)