Gubernur Jatim Sikapi Musibah Ruko Ambruk di Jember

EDITOR.ID, Jember,- Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa meninjau lokasi bencana tanah longsor dan jalan ambles yang menyebabkan 10 ruko ambruk ke Sungai Jompo di Jalan Sultan Agung, Kabupaten Jember, Selasa (3/3/2020) dini hari.

Tiba ke lokasi sekitar pukul 00.15 WIB, Khofifah segera menggelar rapat darurat untuk melakukan penanganan di Posko Bencana bersama dengan Bupati Jember Faida dan juga Kepala BBPJN VIII Ahmad Subki.

Menyikapi musibah ambruknya sembilan rumah toko (Ruko) yang berdiri di bantara sungai Kali Jompo, Khofifah menilai titik musibah sudah menjadi pembahasan dan dinilai rawan.

“Kami telah mengujungi lokasi beberapa waktu lalu, kami menilai titik dimana Ruko-ruko terbut berdiri dalam keadaan kritis, terlebih beberapa waktu lalu terjadi banjir bandang,” kata Khofifah di Kantor Gubernuran Senin (2/3/2020)

Khofifah meminta agar percepatan penanganan untuk bangunan ruko roboh bisa dilakukan.

Tidak hanya itu, ia juga meminta agar ruko yang masih berdiri namun dalam kondisi rentan bisa segera dirobohkan. Jangan menunggu debit air meninggi dan kedahuluan ambruk.

“Hari ini memang kita sudah harus melakukan pembongkaran yang tersisa. Maka masyarakat mohon maklum Jalan Sultan Agung ini akan ditutup sementara sampai proses pembongkaran selesai,” kata Khofifah.

Pada 1 Februari 2020 lalu terjadi banjir bandang. Menurut Ketua Umum Muslimat NU ini, Pemprov bersama, Pemkab Jember, Balai Besar Jalan Nasional (BBJN) melakukan pertemuan membahas soal titik-titik rawan longsor di sepanjang Kali Jompo.

“Minggu kemarin ternyata kejadian, titik sebelumnya telah ambles karena tanah tergerus banjir bandang, kemarin ambruk,” ungkap gubernur.

Secara teknis, lanjut gubernur, lokasi ini memang harus diratakan, mengingat kondisi tanah tidak stabil dan ngerong akibat terjangan banjir. Saat rapat tersebut, ia menyampaikan pada Pemkab untuk melakukan upaya karena titik tersebut tercatat rawan ambles. Terlebih intensitas hujan yang tinggi di sekitar lokasi.

“Kita sudah membahas itu. Proses koordinasi antara pihak Pemkab dengan pemilik Ruko sudah dilakukan. Waktu itu mereka minta kita sama-menyampaikan masukan dari tim PUPR yang menilai lokasi itu rawan, kemudian intensitas hujan tinggi, Senin Jam setengah lima ada ruko yang ambruk,” ungkapnya.

Lebih lanjut dikatakan gubernur, Sungai Jompo masuk wilayah provinsi, jalan milik nasional, sedangkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kewenangan Pemkab, sehingga koordinasi harus dilakukan dalam penanganan musibah ini. Saat ini tim BPBD dan Binamarga Provinsi sudah lokasi.

“Dua exkavator sudah dikirim, karena kondisi Jalan Sultan Agung yang tidak memungkinkan, maka kami hanya kirim dua. Di jalan ini banyak pipa PDAM, jadi tidak bisa terlalu banyak alat berat yang melintas, takut jebol dan berdampak pada 3000 sambungan rumah warga,” jelasnya.

Khofifah turun langsung ke badan sungai dan meninjau lokasi ruko yang ambruk.

Ia mengaku kaget karena bangunan ruko didirikan nyaris di atas sungai. Bahkan kondisi ruko yang masih berdiri juga sudang terlihat retak-retak yang cukup parah dan nyaris ambruk.

Oleh sebab itu ia mendorong agar tidak ada penundaan lagi dan pelaksanaan perobohan bangunan harus segera dilakukan. Namun yang ia tekankan perobohan harus dilakukan mengarah ke jalan, tidak mengarah ke badan sungai.

Sebab dikhawatirkan jika diarahkan ke badan sungai, akan terjadi penumpukan material dan ambruknya dikhawatirkan akan mengenai pemukiman warga yang ada di bawah atau di sekitar aliran sungai yang lebih rendah.

“Maka jalan ini memang harus ditutup dan saya meminta juga agar beban alat berat tetap dihitung. Karena di bawah jalan sultan agung ini ada jaringan pipa PDAM yang mengaliri 3.000 pelanggan, jangan sampai pecah,” tegasnya.

Hingga dini hari ini, sebanyak tiga unit alat eskavator tambak bekerja mengevakuasi bangunan yang ambruk. Tiga unit breaker juga sudah disiapkan. Besok rencananya akan datang crane yang digunakan untuk memudahkan mengangkut material dari sungai ke atas.

“Pengkajian beberapa kali memang sudah dilakukan dan PUPR merekomendasi agar segera dibongkar. Pada rapat berikutnya, satu bulan yang lalu saat saya datang ke Jember juga sudah dikatakan bahwa bangunan harus dibongkar karena nampak sekali ada pengeroposan di bawah dan dari keamanan tidak secure,” tandasnya. (tim JNR)