Jokowi Tanya Kabar Megawati ke Puan Ketemu di Acara Danantara

Solo, Jawa Tengah, MONITORNUSANTARA.COM,- Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan dirinya sempat bertemu dan berbincang dengan Ketua DPR Puan Maharani saat menghadiri peresmian Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (24/2/2025).

Namun, pertemuan tersebut berlangsung singkat dan tidak membahas membanyak hal, tetapi Jokowi sempat menanyakan kabar Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, yang juga ibu dari Puan Maharani.

“Ya, kalau ketemu Mbak Puan, pasti yang ditanyakan itu (kabar Megawati),” kata Jokowi di Kota Solo, Rabu (26/2/2025).

Ia menambahkan bahwa sebagai teman baik, wajar jika mereka saling menyapa dan berbicara ketika bertemu dalam kegiatan kenegaraan.

“Ya, saya itu kan berkawan baik, berteman baik dengan Mbak Puan Maharani. Kalau ketemu saling menyapa dan saling berbicara kan ya wajar-wajar saja,” kata Jokowi.

Meski demikian, ia tetap menanyakan kabar Megawati sebagai bentuk perhatian dan menunjukkan hubungan baik yang telah terjalin lama.

Hubungan Baik Jokowi dengan Keluarga Megawati

Jokowi dikenal memiliki hubungan yang baik dengan Puan Maharani dan keluarganya, termasuk dengan Megawati Soekarnoputri.

Hal ini terlihat dari perhatiannya yang konsisten dalam menanyakan kabar Megawati setiap kali bertemu dengan Puan.

Selain itu, dalam acara peluncuran BPI Danantara, kehadiran Jokowi menambah momen bersejarah karena mempertemukan sejumlah tokoh dan figur publik Indonesia.

Di antaranya adalah Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Wakil Presiden ke-11 Boediono, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla, serta Wakil Presiden ke-13 Ma’ruf Amin.

Hasto Tuding Soal RUU KPK, Jokowi: Karangan Cerita

Jokowi membantah tuduhan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, yang menyebut revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (RUU KPK) merupakan inisiatif dirinya untuk memuluskan langkah Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution dalam kontestasi politik.

“Itu karangan cerita. Semua orang bisa membuat karangan cerita,” ujar Jokowi di Solo, Rabu (16/2/2025).

Jokowi membantah tudingan bahwa dirinya terlibat dalam penyusunan RUU KPK demi kepentingan politik anak dan menantunya. Menurutnya, revisi UU KPK merupakan inisiatif seluruh fraksi DPR sejak 2015 dan bukan berasal dari dirinya.

“Hubungannya apa? Pakai logika. Masa revisi UU KPK dilakukan hanya untuk pemilihan wali kota? Yang benar saja,” tegasnya.

Jokowi kemudian menjelaskan kronologi pembahasan revisi UU KPK yang pertama kali diajukan oleh DPR pada 2015, tetapi tidak dibahas karena ketidaksepakatan dengan pemerintah.

“Dari 2015 DPR sudah mengusulkan revisi ini ke Prolegnas. Namun, saat itu tidak ada kesepakatan dengan pemerintah, jadi tidak dibahas,” ujarnya.

Pada 2016 hingga 2018, DPR kembali mengusulkan revisi, tetapi tetap tidak menemukan titik temu. Baru pada 2019, seluruh fraksi DPR menyetujui revisi UU KPK dan membawanya ke rapat paripurna DPR untuk disahkan.

“Semua fraksi di DPR setuju, lalu dibahas dan diketok palu di rapat paripurna atas inisiatif DPR,” jelas Jokowi.

Terkait Surat Presiden (Surpres) yang dikeluarkan untuk menyukseskan revisi UU KPK, Jokowi menegaskan bahwa jika dirinya menolak, maka akan berkonflik dengan semua fraksi di DPR.

“Kalau semua fraksi DPR setuju, lalu presiden menolak, maka itu sama saja bermusuhan dengan semua fraksi,” ujarnya.

Namun, ia juga menekankan dirinya tidak menandatangani revisi UU KPK tersebut, meskipun dalam aturan perundang-undangan, setelah 30 hari, UU tetap berlaku meski tanpa tanda tangan presiden.

“Saya tidak tanda tangan. Tapi aturannya tetap setelah 30 hari bisa berlaku,” tandasnya.

Tudingan terhadap Jokowi muncul dalam video yang diunggah di kanal YouTube koreksi_org pada Sabtu (22/2/2025). Dalam video tersebut, Hasto Kristiyanto menyebut Jokowi bertanggung jawab atas revisi UU KPK yang disahkan pada 2019. (mon)