JATIM MonitorNusantara.com-
Dari monitoring dan evaluasi di lapangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Tulungagung memastikan pasokan elpiji 3 kg di Tulungagung dari Pertamina tercukupi. Tidak ada kekurangan pasokan ataupun kelangkaan, yang ada hanyalah kebingungan masyarakat bagaimana cara membeli dengan sistem baru yang digalakan pemerintah pusat.
Kepala Bidang Perdagangan Disperindag Tulungagung, Lipursari menjelaskan, ada semacam panic buying di tengah-tengah masyarakat Tulungagung saat adanya sistem baru pendistribusian elpiji 3 kg alias elpiji melon. Sebelumnya masyarakat dengan mudah mendapatkan elpiji melon di toko-toko eceran dekat rumah. Tetapi dengan sistem pendistribusian baru, keberadaan elpiji melon di tingkat eceran memanglah sulit ditemukan.
“Kalau sekarang kan membelinya ditingkat pangkalan dengan memasukan KTP maupun KK di aplikasi My Pertamina Subsidi Terpadu yang terintegrasi dengan Pertamina. Jadi kalau mau beli LPG melon seharusnya langsung ke pangkalan,” tutur Lipur, sapaan akrab Lipursari.
LPG 3 Kilo Tidak Langka, Tapi Ada Sistem Baru Untuk Beli. Ini Caranya…
Sementara dari tingkatan pangkalan, pada dasarnya keberadaan elpiji melon di Tulungagung tidaklah kekurangan, apalagi terjadi kelangkaan. Lipur menyebut saat ini juga sudah sangat banyak pangkalan elpiji melon yang tersebar di Tulungagung. Dari data yang dimilikinya, total ada 1.043 pangkalan serta 21 agen elpiji 3 kg di seluruh Tulungagung. “Pokoknya yang jualan tabung elpiji melon kelihatan banyak, itu pasti pangkalan. Satu desa ada yang lebih dari satu pangkalannya juga,” ungkapnya.
Terkait dengan kesan kelangkaan yang beberapa hari ini dirasakan masyarakat Tulungagung, dia memastikan itu terjadi karena kurang mengertinya masyarakat bagaimana cara terbaru untuk mendapatkan elpiji melon. Sementara juga belum ada aturan baku yang mengatur jumlah pembelian elpiji melon masyarakat di tingkat pangkalan. Informasi terakhir yang diterimanya, Lipur menyebut untuk rumah tangga dibatasi pembelian tiga tabung gas elpiji subsidi setiap bulannya. Sedangkan bagi usaha mikro dibatasi pembelian enam tabung dalam sebulan. “Tapi itu masih rencana, tapi masih belum ada aturan pasti yang mengatur batasan pembelian itu. Saat ini kalau membeli dipangkalan yang stok gas elpiji melon-nya melimpah, masyarakat masih bisa mendapatkan lebih dari satu,” katanya.
Dia menjelaskan, dengan sistem pendistribusian baru ini, nantinya kalangan tertentu tidak bisa lagi membeli elpiji melon untuk kebutuhan memasaknya. Yakni mulai dari aparatur sipil negara (ASN), pegawai badan usaha milik daerah (BUMD), restoran dan sejenisnya. Jika didapati ada restoran nakal yang masih menggunakan elpiji melon, pihaknya akan menindak tegas dan memberikan peringatan.
Di satu sisi sosialisasi bakal digalakan kepada masyarakat ataupun pangkalan-pangkalan elpiji bersubsidi dengan sistem baru ini. Termasuk monitoring dan evaluasi kepada restaurant atau peternakan ayam agar gas elpiji subsidi memang diperuntukan bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan. “Risiko terburuknya, biasanya perizinannya lewat OSS itu dibekukan dahulu jika mereka (restoran) masih menggunakan LPG 3 kg,” tuturnya.
