Jakarta, MONITORNUSANTARA.COM,- Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan pemerintah akan menanggung sepenuhnya biaya asuransi kesehatan bagi 96,8 juta jiwa masyarakat miskin dan rentan, melalui total alokasi anggaran kesehatan 2026 senilai Rp244 triliun.
Hal ini disampaikan Presiden Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Jakarta, Jumat.
“Pemerintah menanggung sepenuhnya biaya asuransi kesehatan bagi 96,8 juta jiwa masyarakat miskin dan rentan. Secara keseluruhan, anggaran kesehatan tahun 2026 dialokasikan Rp244 triliun,” katanya.
Menurut Presiden, kebijakan itu ditempuh untuk memperluas akses dan kualitas layanan kesehatan bagi seluruh rakyat, terutama masyarakat dengan tingkat ekonomi yang terbatas.
Dalam pidato kenegaraan itu, Kepala Negara menyampaikan bahwa pelayanan kesehatan adalah hak setiap warga negara. Masyarakat miskin dan rentan dijamin memperoleh layanan kesehatan yang berkualitas.
Ia menjelaskan, anggaran kesehatan tahun 2026 akan mencapai Rp244 triliun. Dana tersebut diprioritaskan untuk memperkuat program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), merevitalisasi rumah sakit, mempercepat penurunan stunting, memberikan bantuan gizi bagi balita dan ibu hamil, mengendalikan penyakit menular, menurunkan kasus TBC, serta melaksanakan program cek kesehatan gratis.
Menurut Prabowo, langkah ini tidak hanya meringankan beban masyarakat, tetapi juga mencegah penyakit agar tidak berkembang menjadi lebih parah, sehingga menghemat belanja negara di masa depan.
18 Juta Warga Sudah Gunakan Cek Kesehatan Gratis
Kepala Negara menyatakan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) telah dimanfaatkan oleh lebih dari 18 juta warga per Agustus 2025 di seluruh Indonesia sebagai bagian dari upaya membangun sistem kesehatan yang lebih adil dan merata.
“Kami membangun sistem kesehatan yang lebih adil dan merata. Cek Kesehatan Gratis telah digunakan oleh lebih dari 18 juta warga,” ujar Prabowo.
Program CKG diluncurkan pemerintah pada 10 Februari 2025 sebagai upaya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat melalui deteksi dini berbagai penyakit yang dapat dicegah.
Program ini menyasar seluruh lapisan usia, mulai dari bayi hingga lansia, dengan target akhir menjangkau 280 juta penduduk.
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) selaku penyelenggara teknis Program CKG menargetkan untuk tahun 2025 ada 50 juta penerima manfaat, termasuk lebih dari 53 juta siswa di 282 ribu satuan pendidikan, yang mulai menjalani pemeriksaan kesehatan gratis sejak 4 Agustus 2025 bertepatan dengan tahun ajaran baru.
Presiden Prabowo menambahkan saat ini sedang berlangsung peningkatan kelas sebanyak 66 rumah sakit di 66 kabupaten sebagai komitmen pemerintah memperluas jangkauan layanan kesehatan berkualitas bagi masyarakat.
Bahkan dalam hal ini, Kepala Negara menyebutkan pemerintah membangun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sanur, Kota Denpasar, Bali, sebagai pusat layanan medis bertaraf internasional.
Fasilitas tersebut, kata dia, diharapkan dapat menjadi destinasi utama pelayanan kesehatan dalam negeri sehingga warga Indonesia tidak perlu berobat ke luar negeri.
“Kawasan Ekonomi Khusus Sanur kami hadirkan sebagai pusat layanan medis bertaraf internasional, ya, agar orang Indonesia tidak harus berobat ke luar negeri,” kata Presiden Prabowo.
Presiden Prabowo Subianto tiba di Gedung DPR/MPR sekitar pukul 08.32 WIB untuk menghadiri Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Parlemen menggelar Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat.
Dalam rangkaian acara Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD 2025, Presiden Prabowo Subianto memaparkan pidato tentang laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato kenegaraan dalam rangka HUT ke-80 Kemerdekaan RI.
Sidang Tahunan dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2025 dilaksanakan menjelang HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia yang bertema “Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju”.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan sebanyak Rp218,5 triliun APBN dialokasikan untuk sektor kesehatan pada APBN 2025.
Kemenkeu juga konsisten mengalokasikan anggaran lebih dari lima persen agar masyarakat bisa mendapatkan layanan dan akses kesehatan berkualitas.
Salah satu caranya, dengan Posyandu Integrasi Layanan Primer (ILP) untuk menjangkau masyarakat hingga ke pelosok, menjadi ujung tombak pemerataan akses layanan dasar seperti pemeriksaan kesehatan, imunisasi, hingga edukasi gizi bagi warga yang jauh dari fasilitas kesehatan tetap.
Kegiatannya mencakup Posyandu balita, remaja, usia subur, dan lansia yang rutin dilakukan setiap bulan oleh Puskesmas. (Sumber: Antara)
BPJS Kesehatan Buka Lowongan Kerja Terbaru 2024, Buruan Mendaftar
BUMN Perum Jasa Tirta II Buka Lowongan Terbaru, Ini Cara Daftarnya
