Jakarta, MONITORNUSANTARA.COM,- Wartawan Senior yang juga praktisi media, Asri Hadi menghadiri acara Halal bi Halal yang diselenggarakan Dewan Pengurus Pusat Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI). Acara Halal bi Halal ini juga dijadikan momentum untuk melaunching institusi baru yakni Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pengadaan Publik Indonesia.
Selain launching LBH, acara ini juga diramaikan dengan Grand Launching Kolaborasi Pameran ICEF – IPFE 2025.
Acara Halal bi Halal IAPI berlangsung di Gedung LKPP, Lantai 2. Kompleks Rasuna Epicentrum, Jakarta Selatan pada Jumat 25 April 2025 dari jam 08.30 WIB sampai selesai.
Halal bi Halal IAPI diselenggarakan dalam rangka mempererat tali silaturahmi dan semangat kebersamaan setelah merayakan Hari Raya Idul Fitri 1446 H dan memperkenalkan program kerja awal Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pengadaan Publik Indonesia Serta Grand Launching Kolaborasi Pameran ICEF – IPFE 2025.
Kegiatan ini akan menjadi ajang silaturahmi bersama sekaligus Launcing LBH sebagai bagian dari kontribusi dalam penguatan sektor pengadaan serta perlindungan hukum bagi insan pengadaan, dan kolaborasi ICEF-IPFE membangun networking strategis dengan UKPBJ pusat dan daerah serta mendapatkan preview program ICEF – IPFE 2025.
Dalam sambutannya, Ketua Umum IAPI, Andi Zabur Rahman, menyampaikan bahwa banyak pelaku pengadaan — baik dari unsur pemerintah, penyedia jasa, maupun pelaku usaha — menghadapi permasalahan hukum bukan karena itikad buruk, melainkan akibat kurangnya pemahaman, bimbingan, dan perlindungan.
“Kami menyaksikan betapa banyak insan pengadaan yang bekerja dengan integritas, justru tersangkut masalah hukum karena kurangnya dukungan edukatif dan pendampingan yang proporsional. LBH ini hadir bukan untuk membenarkan kesalahan, tapi untuk memberikan perlindungan, pencerahan, dan keadilan,” ujarnya dalam acara.
Acara dihadiri oleh jajaran Dewan Pengurus Pusat Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (DPP IAPI) diantaranya Dr. H. Hendrar Prihadi, S.E., M.M., Ir. Arif Rahman Hakim, M.S, Iwan Herniwan, S.Si., M.P., Patria Susantosa, S.Psi., M.Si
Sarah Sadiqa, S.H., M.Sc., Drs. Willem Siahaya, M.B.A, Ir. Khairul Rizal., M.B.A dan Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D.
IAPI Luncurkan Dua Inisiatif Besar
Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI) secara resmi meluncurkan dua inisiatif besar yang diyakini akan memberikan dampak signifikan bagi sektor pengadaan nasional.
Kedua inisiatif tersebut adalah Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pengadaan Publik Indonesia dan pengenalan resmi rangkaian kegiatan pameran nasional ICEF-IPFE 2025, hasil kolaborasi strategis antara IAPI dan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia.
Acara tersebut dihadiri oleh Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia beserta jajaran, serta diikuti oleh perwakilan pemerintah pusat dan daerah, asosiasi pelaku usaha, serta para profesional pengadaan dari berbagai wilayah di Indonesia.
Peluncuran LBH Pengadaan Publik Indonesia merupakan bentuk respon konkret IAPI terhadap tantangan hukum yang dihadapi oleh para pelaku pengadaan barang/jasa.
LBH ini akan menjalankan tiga mandat utama:
1. Pendampingan hukum individual maupun kelembagaan bagi pelaku pengadaan yang menghadapi proses hukum.
2. Penyuluhan dan pelatihan hukum pengadaan, termasuk penjelasan regulasi terbaru dan potensi risiko hukum yang perlu diantisipasi.
3. Advokasi sistemik, untuk menyuarakan kebutuhan regulasi yang berpihak pada keadilan substantif dan kondisi nyata di lapangan.
ICEF-IPFE 2025: Peluang Strategis Menjadi Bagian dari Ekosistem Pengadaan Digital Pemerintah
Seiring dengan peluncuran LBH, IAPI juga memperkenalkan secara resmi rangkaian kegiatan Indonesia Catalogue Expo and Forum (ICEF) dan Indonesia Procurement Forum and Expo (IPFE) 2025, yang akan digelar pada bulan Juni 2025 di Jakarta.
Kegiatan ini akan menjadi platform pameran nasional terbesar di bidang pengadaan barang/jasa, mempertemukan penyedia dari seluruh Indonesia dengan pemangku kepentingan utama dalam pengadaan pemerintah.
Dengan tema besar “Digitalisasi Pengadaan untuk Indonesia Emas: Inovasi, Kolaborasi, dan Keberlanjutan”, ICEF-IPFE 2025 akan menyatukan pelaku usaha, unit kerja pengadaan (UKPBJ), perwakilan BUMN, serta lembaga pemerintah pusat dan daerah. (tim)