Jakarta, MONITORNUSANTARA.COM,- Nama Susanah mendadak menjadi pusat perhatian publik setelah disebut langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR, Jumat (14/8/2026). Namun, apa yang dimaksudkan sebagai narasi keberhasilan ekonomi rakyat kecil kini justru berbalik menjadi bumerang yang memicu polemik nasional.
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo dengan bangga memamerkan sosok Susanah, seorang warga yang diklaim sebagai pengupas bawang di Kabupaten Bogor dengan upah fantastis, yakni Rp700 ribu per hari. Sosok Susanah bahkan dihadirkan langsung di hadapan ratusan anggota DPR dan tamu kenegaraan.
Sayangnya, pidato yang diharapkan menjadi bukti keberhasilan kebijakan ekonomi pemerintah ini justru diwarnai data yang jauh dari realita.
Fakta yang Terbalik: Bukan Pengupas Bawang, Bukan Rp700 Ribu
Penelusuran mendalam mengungkap bahwa angka Rp700 ribu per kilogram yang diucapkan Presiden Prabowo diduga kuat sebagai kekeliruan fatal dalam penyampaian data.
Temuan lapangan dan data dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) RI mengungkap fakta yang kontradiktif.
Berdasarkan informasi resmi dari Komdigi, Susanah bukanlah pengupas bawang dengan penghasilan fantastis. Ia adalah ibu tiga anak berusia 38 tahun asal Cileungsi yang berjuang sebagai penjahit kain majun dan tenaga pencuci ompreng di dapur Makan Bergizi Gratis (MBG).
Lebih fatal lagi, angka fantastis Rp700 ribu yang disebut Presiden diduga kuat merupakan kekeliruan narasi yang sangat mendasar. Penelusuran mengungkap bahwa upah yang diterima Susanah dari menjahit kain majun adalah 700 perak per kilogram, bukan Rp700 ribu.
Dengan target 20 kilogram per hari, pendapatan Susanah jauh dari kesan fantastis yang dipamerkan di panggung kenegaraan.
Kegagalan Verifikasi Data Negara
Kasus ini memicu tanda tanya besar mengenai akurasi data yang sampai ke meja Presiden. Tidak hanya soal nominal upah, domisili Susanah pun tercatat simpang siur; dalam daftar pidato ia tercatat berasal dari Kota Bogor, sementara catatan Komdigi menunjukkan Kabupaten Bogor.
Ironisnya, kegagalan verifikasi data ini terjadi tepat di saat Presiden Prabowo menekankan pentingnya digitalisasi pendaftaran bantuan sosial agar “lebih tepat sasaran, mudah, dan bermartabat.”
Presiden sempat menegaskan bahwa rakyat tidak boleh lagi dibebani dengan pendataan ulang yang berulang-ulang, namun sosok yang dijadikan contoh utama justru terbukti merupakan produk data yang tidak terverifikasi.
Siapa “Penyusun” yang “Mengerjain” Presiden?
Publik kini mulai menyoroti orang-orang di balik layar yang menyusun naskah pidato tersebut. Apakah ada unsur kesengajaan untuk “menjerumuskan” Presiden, ataukah ini cerminan dari bobroknya sistem pengolahan data di lingkungan istana?
Pemerintah Janji Lakukan Verifikasi
Menanggapi kehebohan ini, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan bahwa pihaknya akan segera melakukan verifikasi ulang. Prasetyo mengakui belum bisa memberikan penjelasan teknis mendalam terkait perbedaan data yang mencolok tersebut.
“Nanti kita cek ya. Kalau detailnya kita cek,” ujar Prasetyo saat ditemui di Istana Negara, Jakarta, Sabtu (15/8/2026).
Pemerintah kini berada di bawah tekanan untuk menelusuri bagaimana data yang keliru bisa masuk ke dalam naskah pidato kenegaraan Presiden.
Pemerintah kini berada di bawah tekanan besar. Kasus ini bukan sekadar soal salah input angka, melainkan ujian kepercayaan publik.
Rakyat menanti transparansi mengenai siapa pihak yang bertanggung jawab atas kecerobohan ini, sekaligus menuntut agar program perlindungan sosial tidak lagi menjadi sekadar angka-angka di atas kertas yang meleset jauh dari realita kehidupan rakyat kecil seperti Susanah.
Publik menanti transparansi, bukan hanya soal siapa yang bertanggung jawab atas “salah input” data tersebut, tetapi juga memastikan bahwa program-program perlindungan sosial pemerintah benar-benar menyentuh akar rumput seperti Susanah, bukan sekadar angka-angka di atas kertas yang meleset dari realita kehidupan rakyat kecil. ***
