Jakarta, MONITORNUSANTARA.COM,- Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai blak-blakan menuding Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra tidak pernah menggelar rapat koordinasi membahas perkembangan hukum tanah air selama jadi menteri. Pigai menyoroti lemahnya kerja sama antarkementerian dalam penanganan kasus HAM.

Ia meluapkan kekecewaannya terhadap pola koordinasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas).

Curhatan tersebut disampaikan Pigai dalam rapat bersama Komisi XIII DPR RI, Selasa 17 November 2026.

Di hadapan anggota dewan, Pigai mengaku selama 2 tahun 3 bulan menjabat, dirinya tidak pernah sekalipun diundang oleh Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra untuk mengikuti rapat koordinasi.

Bahkan, menurut Pigai, koordinasi sederhana pun tidak pernah dilakukan.

“Sampai detik ini, 2 tahun 3 bulan Kementerian HAM, Kementerian Imigrasi, Kementerian Hukum tidak pernah diundang oleh Menko untuk rapat, sekadar koordinasi pun tidak pernah ada,” ungkap Pigai.

Ia mempertanyakan bagaimana seorang menteri koordinator dapat menjalankan fungsi koordinasi apabila kementerian yang berada di bawah koordinasinya tidak pernah diajak duduk bersama.

“Bagaimana Menko tidak bisa rapat dengan kementerian/lembaga di bawahnya? Ya, ya, itu saya kalau iya. Kita ngomong jujur untuk memperbaiki negara ya,” katanya.

Pigai Singgung Penanganan Kasus HAM

Tak hanya persoalan koordinasi, Pigai juga menyinggung penanganan sejumlah kasus HAM yang menurutnya membutuhkan kerja sama antarkementerian dan lembaga.
Ia bahkan mengklaim sejumlah proses penyelidikan dilakukan secara mandiri oleh dirinya.

Pigai mencontohkan penanganan kasus yang berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

“Kasus Pakiai saya yang lakukan penyelidikan sendiri, Pak. Bapak ingat sampai kemarin MK memenangkan itu hasil kerja saya,” ujarnya.

Pigai menegaskan, ketidaksatuan antarlembaga justru berpotensi menambah penderitaan keluarga korban pelanggaran HAM.

“Kita saja tidak bersatu, haquul yakin keluarga korban lebih menderita. Bersatu saja mereka menderita, apalagi tidak bersatu,” tuturnya.

Pigai Siapkan Revisi UU HAM, Perusahaan Perusak Lingkungan Terancam Sanksi

Dalam rapat tersebut, Pigai juga memaparkan rencana penguatan perlindungan HAM melalui revisi Undang-Undang HAM.

Salah satu poin yang menjadi perhatian adalah pengakuan terhadap lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Menurut Pigai, kerusakan lingkungan tidak bisa hanya dipandang sebagai persoalan ekologis, tetapi juga berkaitan langsung dengan hak masyarakat.

“Lingkungan atau bumi itu adalah hak asasi manusia,” tegasnya.

Pigai menyebut pihaknya telah mengajukan draf mengenai bisnis dan HAM. Saat ini, draf tersebut disebut sudah berada di Istana untuk menunggu pengesahan melalui peraturan presiden (Perpres).

Ia menjelaskan, aturan tersebut nantinya akan memberikan kewenangan kepada menteri terkait untuk menjatuhkan sanksi terhadap perusahaan yang melakukan perusakan lingkungan.

“Kami sudah ajukan draf tentang bisnis dan HAM. Sekarang sudah ada di Istana tinggal Perpres itu disahkan. Maka di situ ada tiga sanksi, Pak, dari Menteri berwenang memberikan sanksi kepada perusahaan-perusahaan yang merusak lingkungan,” kata Pigai.

Bahkan, Pigai menyebut sanksi yang diberikan dapat berujung pada penutupan perusahaan.

“Begitu Undang-Undang HAM dengan Perpres ditandatangani bukan lagi lakukan koordinasi, Bu. Kita berikan sanksi sampai bisa penutupan perusahaan,” tandasnya.

Pernyataan Pigai tersebut menjadi sorotan karena tidak hanya mengungkap persoalan koordinasi di tingkat kementerian, tetapi juga memperlihatkan ambisi Kementerian HAM memperluas penegakan HAM hingga ke sektor bisnis dan perlindungan lingkungan hidup.****

Ikuti MONITORNusantara.com di Google News

Sempatkan juga membaca artikel menarik lainnya, di portal berita EDITOR.id dan MediaSosialita.com