Jakarta, MONITORNUSANTARA.COM,- TNI Angkatan Laut (TNI AL) menerjunkan 20.980 prajurit termasuk ratusan pasukan Marinir untuk melakukan penjagaan ketat dan kesiapsiagaan di wilayah DKI Jakarta. Pengerahan pasukan dilaksanakan secara bertahap berdasarkan perintah yang tertuang dalam Surat Telegram dari Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
Langkah tak biasa ini memicu tanda tanya besar di tengah masyarakat: Ada kegentingan apa di Jakarta?
Kabar ada perintah dari Komando Tertinggi Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto resmi berhembus. Sebanyak 20.980 personel pasukan Korps Marinir dan unsur TNI AL dikerahkan habis-habisan untuk mempertebal barikade pengamanan di Ibu Kota DKI Jakarta.
Pergeseran pasukan secara masif dan bertahap ini dilakukan di bawah kendali operasi (BKO) Kodam Jaya, melibatkan gelombang pasukan darat dari wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga Lampung.
Asisten Operasi Kepala Staf Angkatan Laut (Asops KSAL), Laksamana Muda Yayan Sofiyan, menegaskan bahwa pengerahan kekuatan penuh ini telah dirancang secara presisi ke dalam empat tahap strategis.
“Mohon izin melaporkan rencana pengerahan pasukan penebalan pengamanan perkembangan situasi di wilayah DKI Jakarta,” tegas Yayan di Jakarta, Selasa (3/11/2026).
Yayan merinci bahwa pengerahan tahap awal dengan menyiagakan 2.100 personel dari satuan eksisting wilayah Jakarta sejak 2 November 2026. Pasukan tersebut meliputi unsur Korps Marinir, Koarmada I, Kodaeral III, dan Kolinlamil.
Gelombang tersebut kemudian disusul oleh pergerakan cepat 5.740 prajurit dari luar Jakarta pada 4 November 2026. Pergeseran pasukan luar daerah tersebut memanfaatkan moda transportasi armada KRI serta jalur darat.
“Total personel yang dikerahkan dari seluruh tahapan mencapai 20.980 personel,” ujar Yayan menambahkan.
Satuan luar daerah yang digeser mencakup prajurit dari Koarmada II, Pasmar 2, Puspenerbal, Kodiklatal, AAL, serta pangkalan TNI AL di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Lampung. Seluruh pasukan langsung bergerak menuju titik penempatan masing-masing di Jakarta.
Sementara itu, pada tahap keempat disiapkan sebanyak 13.140 personel dari Mabesal dan jajaran wilayah Jakarta. Seluruh pasukan tahap akhir ini berada dalam status siaga penuh di markas satuan dan siap digerakkan sewaktu-waktu.
Satuan yang Terlibat: Melibatkan berbagai unsur kekuatan seperti Korps Marinir, Koarmada RI, Koarmada I, Koarmada II, Kodaeral III dan V, Kolinlamil, Pushidrosal, Puspomal, Seskoal, Lanudal Jakarta, RSAL Dr. Mintohardjo, hingga Ladokgi REM.
Sarana Transportasi: Sebagian pasukan dari luar Jakarta digeser menggunakan jalur darat serta menggunakan kapal perang TNI AL seperti KRI Makassar dan KRI dr. Soeharso.
Beberapa satuan daerah yang digeser mencakup prajurit dari Koarmada II, Pasmar 2, Puspenerbal, Kodiklatal, AAL, serta pangkalan TNI AL di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Lampung. Seluruh pasukan langsung bergerak menuju titik penempatan masing-masing di Jakarta.
Sementara itu, pada tahap keempat disiapkan sebanyak 13.140 personel dari Mabesal dan jajaran wilayah Jakarta. Seluruh pasukan tahap akhir ini berada dalam status siaga penuh di markas satuan dan siap digerakkan sewaktu-waktu.
Puspen TNI Beri Penjelasan
Menjawab keresahan publik terkait besarnya skala mobilisasi pasukan ini, Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen TNI Muhammad Nas angkat bicara untuk meredam spekulasi.
“Pengerahan pasukan dalam jumlah siaga merupakan prosedur rutin TNI untuk senantiasa menjaga keutuhan NKRI dan siap siaga terhadap dinamika situasi keamanan,” kata Mayjen TNI Muhammad Nas.
Meski begitu, Nas tidak menjelaskan lebih detail perihal tujuan pengerahan prajurit dalam jumlah besar oleh TNI AL. Dia juga tidak menjelaskan secara rinci berapa personel yang dikerahkan ke ibu kota.
Bareskrim Tetapkan Mantan Kapolri Jenderal Listyo Jadi Tersangka Penyadapan
Untuk diketahui, Bareskrim Polri menangkap dan menahan Jenderal Listyo Sigit bersama dua jenderal polisi lainnya di Rumah Tahanan (Rutan) Mabes Polri.
Penahanan ini dilakukan setelah ketiganya ditetapkan sebagai tersangka dalam skandal dugaan penyadapan ilegal yang menyasar nomor telepon Prabowo serta sejumlah pejabat negara.
Pengumuman tersebut disampaikan langsung oleh Kabareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin dalam konferensi pers darurat di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta.
“Terhadap para tersangka tersebut diduga telah melakukan penyadapan tanpa prosedural atau illegal taping terhadap nomor telepon Presiden Republik Indonesia, pejabat negara, tokoh-tokoh politik, kemudian media, tokoh ormas, LSM dan para pengusaha,” ungkap Asep Safrudin dalam konferensi pers.
Polri juga menyita sejumlah barang bukti mulai dari HP hingga flashdisk.
Ketiga tersangka itu adalah adalah Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP), mantan Kapolri. Kemudian Irjen Ahrie Sonta Nasution (ASN) yang saat ini menjabat sebagai Kadivkum Mabes Polri; dan Irjen Eko Hadi Santoso (EH) yang menjabat Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri.
Sementara itu, satu orang lainnya, yakni Irjen Slamet Uliandi (SU), mantan Kadiv TIK Polri, masih berstatus sebagai saksi dan menjalani pemeriksaan intensif.
Asep mengatakan, perkara tersebut masih berada pada tahap awal penyidikan.
Ia menyebut penyidik membutuhkan waktu untuk mendalami seluruh rangkaian dugaan tindak pidana tersebut, termasuk motif dan pihak yang menggunakan hasil penyadapan.
“Nggak mungkin kami dalam kurun waktu 24 jam harus menjelaskan atau membongkar itu semuanya. Nanti ada tahapannya,” ujar Asep.
Listyo Sadap Prabowo Gunakan Teknologi Canggih Jebol Istana
Bareskrim juga membeberkan cara Listyo menyadap Presiden Prabowo melalui sejumlah nomor telepon yang dimasukkan ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi. Penyadapan itu dilakukan tanpa berkaitan dengan kepentingan penyelidikan maupun penyidikan tindak pidana.
Menurut Asep, para tersangka diduga memerintahkan penyadapan tanpa surat permohonan penyidik maupun lampiran laporan polisi. Sasaran penyadapan Listyo yakni Presiden RI, pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga pengusaha dalam kurun waktu 2025-2026. ****
