JAKARTA, MonitorNusantara – Pengurus Nasional Perkumpulan Senior Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (PNPS GMKI) berpandangan ketahanan pangan sangat penting untuk terwujudnya pemilihan umum yang demokratis tahun depan. Karena itulah, PNPS GMKI ingin merumuskan strategi ketahanan pangan agar pemilu berjalan baik dan tujuan dari pemilu yakni tercapainya masyarakat sejahtera dapat terlaksana.
Simpulan itu terungkap dalam Gelar Wicara bertopik ‘Politik Ketahanan Pangan Menuju Pemilu Demokratis 2024’ yang digelar dalam rangkaian ibadah Paskah Nasional Senior GMKI, Sabtu-Minggu, 29-30 April 2023 di Kinasih Resort, Tapos, Depok.
“Apa hubungannya ketahanan pangan dan demokrasi? PNPS GMKI sengaja mengangkat tema ketahanan pangan dalam perspektif ketahanan nasional. Dengan membahas ketahanan pangan, kita berharap stabilitas sosial ekonomi bisa terjaga saat masuk tahun politik jelang Pemilu 2024,” kata Ketua Umum PNPS GMKI Febry Calvin Tetelepta.
Pria asal Maluku ini menekankan, PNPS terus membangun diskursus lebih baik sebagai warga negara. Posisi PNPS membangun relasi antar senior dan mengisinya dengan berbagi pengalaman terutama dari senior-senior yang menjadi narasumber. “Ketahanan pangan adalah bagian dari politik kebangsaan. Menuju Pemilu 2024, pangan kita harus aman dan survive. Jika pangan terganggu, maka masalah bangsa kita bisa terganggu,” kata Febry yang juga menjabat Deputi I Kepala Staf Kepresidenan itu.
Pembicara kunci diskusi ini, Direktur Politik Badan Intelijen dan Keamanan Mabes Polri Brigjen Polisi Yuda Gustawan mengungkapkan kondisi situasi keamanan nasional pada Pemilu 2024. Menurut Yuda, berbeda dibanding sebelumnya, pemilihan umum kali ini dilaksanakan serentak dalam tahun yang sama, baik Pemilu Legislatif, Pemilihan Presiden dan Pilkada. “Untuk keamanan Pilkada misalnya, dulu antar daerah bisa saling back-up karena tanggal pelaksanaannya tidak sama. Kali ini tidak bisa, karena semua dilaksanakan serentak, padahal kondisi personil jumlahnya sama,” terangnya.
Perwira tinggi bintang satu ini pun menguraikan beberapa tantangan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. Antara lain adanya residu Pemilu 2019, luasnya kondisi geografis Indonesia terutama kawasan daerah-daerah terpencil, irisan tahapan Pemilu dan Pilkada, kompleksitas pengelolaan logistik, perbedaan akhir masa jabatan gubernur, bupati dan wali kota 2022, 2023, dan 2024, terbentuknya Daerah Otonomi Baru 4 provinsi di Papua, serta transisi pandemi ke endemi Covid-19.
“Kami sangat mewaspadai munculnya potensi kerawanan pemilu, yakni politik Identitas, polarisasi masyarakat sesuai dukungan parpol, bacapres dan bacawapres yang lebih dini terjadi, kampanye parpol di luar jadwal, konflik antar pendukung, perang media, serta penggunaan tempat ibadah dan tempat pendidikan untuk kampanye,” kata Yuda. Terang-terangan ia menyebut dua daerah yang memiliki tingkat kerawanan paling tinggi pada Pemilu 2024 adalah Papua dan Jawa Timur.
“Polarisasi politik masyarakat bernuansa SARA akan berdampak pada munculnya politik identitas yang dapat mengganggu stabilitas keamanan dalam tahapan Pemilu 2024. Untuk itu, dibutuhkan bantuan elemen masyarakat termasuk para senior GMKI untuk bisa bersatu dan menggelorakan Pemilu yang riang gembira dan damai,” kata Yuda. Ia menekankan agar pengalaman buruk terbelahnya masyarakat pada Pemilu 2019 jangan terulang, karena dampaknya sungguh panjang dampaknya dan mengganggu pembangunan ke depan.
Anggota Komisi Pemilihan Umum August Mellaz mengatakan, kiprah Indonesia menggelar Pemilu 2024 sangat dinanti negara-negara lain sebagai inspirasi bagaimana mengelola demokrasi dalam pelaksanaan pemilu untuk negara dengan populasi muslim terbesar, tingkat keberagaman tinggi, serta luasnya kepulauan yang dikelola dalam bingkai NKRI. “Sampai sejauh ini semua tahapan Pemilu 2024 berjalan sesuai sesuai tenggat waktunya. Demikian pula soal pembiayaan. Apalagi ketika PDI Perjuangan menetapkan capresnya, isu penundaan pemilu makin tidak relevan,” urai August.
Senior GMKI Surabaya ini membuka data bahwa Pemilu 2024 akan diikuti 215 juta pemilih di dalam dan luar negeri. Dari angka itu, jumlah pemilih berusia 17-40 tahun berada pada kisaran 55-60 persen. “Hampir 60 persen pemilih pada Pemilu 2024 ditopang generasi muda. Mereka ini akan menentukan untuk menjaga kelestarian tatanan NKRI yang demokratis,” kata August.
Pendiri Sindikasi Pemilu dan Demokrasi ini menjabarkan, untuk kebutuhan penyelenggara pemilu dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kota, hingga di tingkat TPS ada kebutuhan hingga 7,2 juta personel. “Tahun ini kami melakukan seleksi penyelenggara di 20 provinsi dan 118 kabupaten/kota,” jelasnya.
Narasumber lain, Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian Jan Samuel Maringka menjelaskan makna tagline Kementan: Jaga Pangan Jaga Masa Depan. “Kementerian Pertanian fokus mewujudkan pembangunan pertanian tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran,” tegasnya.
Jan Maringka menerangkan, makna dari kedaulatan pangan selaras dengan alinea kedua Pembukaan UUD 1945, “Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.”
Sementara itu, makna dari ketahanan pangan yakni ketersediaan pangan yang cukup dan adanya akses keterjangkauan untuk mendapatkan pangan. Jan pun menggarisbawahi bahwa pertanian merupakan satu-satunya komoditas yang nilai ekspornya terus naik. Dari 2019 senilai Rp 390 triliun, 2020 menjadi Rp 481 triliun, 2021 sebesar Rp 816 triliun dan 2022 lalu mencapai Rp 858 triliun. “Karena itu, kepada siapa pun pemimpin Indonesia ke depan, program ketahanan pangan harus kita jaga bersama,” pungkasnya.
Senior GMKI yang juga anggota DPR RI dari PDI Perjuangan Mindo Sianipar menyuarakan pentingnya ketahanan pangan agar rakyat tak boleh menjerit dan protes agar karena perutnya kelaparan. “Untuk itulah, beras harus tersedia sepanjang rakyat mampu membelinya,” kata politisi yang lama berkecimpung di Komisi IV membidangi pertanian ini.
Dua penanggap dalam diskusi ini yakni Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Kristen Indonesia (UKI) John Pieris dan jurnalis senior Harian Kompas Sonya Hellen Sinombor. Selain Gelar Wicara, Paskah Nasional Senior GMKI juga diisi dengan Jalan Salib, doa dengan nyanyian taize, api unggun, senam pagi oleh senior cabang Medan dr. Binsar Naibaho, Solois Japi Simorangkir, Julia K. Kadang, duet Holy City Senior GMKI, Paduan Suara Senior GMKI Jakarta, Vocal Group PNPS GMKI, Paduan Suara Gabungan Senior GMKI serta Vocal Group Ukulele Senior GMKI Makassar 60/70/80 tahun.
Senior-senior GMKI lain yang hadir antara lain Sekjen PNPS GMKI Sahat HMT Sinaga, Hakim Konstitusi Daniel Yusmic Foekh, Ketua Panitia Paskah Nasional dokter bedah digestif Heber Bambang Sopan, Sekretaris Panitia Riama Dolok Saribu, Bendahara Astro Girsang, aktivis buruh Rekson Silaban, Kepala Biro Papua PGI Pendeta Ronald Rischard, Nikson Gans Lalu, Pendeta Revelindo Panggabean, Tri Ombun Sitorus, Deasye Lumbaa, Renhard Manik, Santhi Marpaung dan lain-lain. (*)
