Jakarta, MONITORNUSANTARA.COM,- Panggung politik nasional mendadak diguncang oleh sebuah drama kepemimpinan yang menguji urat saraf. Badai serangan bertubi-tubi, fitnah keji, dan kampanye hitam yang secara massif terus diframing dan dinarasikan menyasar keabsahan Surat Keterangan Pendidikan menimpa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Ditengah badai serangan gelap para mafia, disikapi Gibran dengan ksatria dan menunjukkan langkah yang di luar dugaan kaum oportunis politik.
Bagi Gibran, kursi kekuasaan bukanlah berhala yang harus disembah mati-matian. Ambisi jabatan sama sekali tidak ada di dalam kamus hidupnya.
Dengan ketulusan seorang patriot muda, Gibran berfikir jernih: jika keberadaannya justru terus dijadikan instrumen oleh pihak-pihak tertentu untuk memecah belah bangsa dan merongrong pemerintahan, maka dengan keikhlasan mutlak, ia bersedia menanggalkan jabatannya demi kebaikan rakyat dan stabilitas negara.
Dinamika batin yang bergejolak itu akhirnya ia bawa langsung ke hadapan kompatriotnya, Presiden Prabowo Subianto, dalam sebuah pertemuan tertutup yang berlangsung selama 2,5 jam di Kompleks Widya Chandra, Jakarta, Selasa (10/11/2026) pagi.
Pertemuan Tertutup: Ketika Ketulusan Berhadapan dengan Badai Fitnah
Suasana di kediaman Widya Chandra pagi itu terasa begitu pekat. Gibran hadir bukan untuk meminta pembelaan politik, melainkan untuk menyerahkan mandat. Di hadapan Presiden Prabowo, Gibran menyampaikan niat tulusnya untuk mundur dari kursi Wakil Presiden.
“Jika memang rakyat dan dinamika hari ini diombang-ambingkan oleh sentimen negatif yang diarahkan kepada saya, dan jika kehadiran saya dianggap menjadi beban bagi kepemimpinan nasional, saya ikhlas mundur, Pak Presiden. Jabatan ini bukan segalanya dibandingkan keutuhan bangsa,” demikian intisari sikap yang ditunjukkan Gibran dalam pertemuan sarat emosi tersebut.
Langkah ini sontak membuat para pengamat politik terperanjat. Di saat para politisi lain rela menghalalkan segala cara untuk mempertahankan kekuasaan, Gibran justru menawarkan pengunduran diri demi meredam kegaduhan yang sengaja diciptakan oleh para musuh selimut demokrasi.
Reaksi Prabowo yang Sangat Mengejutkan: Merangkul dan Menolak Mundur!
Namun, drama politik ini mencapai puncaknya pada reaksi luar biasa dari Presiden Prabowo Subianto. Alih-alih menerima atau mempertimbangkan permohonan tersebut, Prabowo justru menunjukkan sikap kepemimpinan seorang negarawan sejati yang membuat kubu lawan politik terdiam seribu bahasa.
Begitu mendengar niat sang wakil presiden, Prabowo dikabarkan langsung berdiri, menepis segala keraguan, dan memberikan dorongan dan saran yang sangat tegas: Negara ini tidak boleh tunduk pada tekanan fitnah dan pembunuhan karakter!
Prabowo memandang bahwa serangan yang diarahkan kepada Gibran bukanlah sekadar serangan personal terhadap ijazah atau latar belakang pendidikan, melainkan upaya sistematis untuk mendelegitimasi mandat jutaan rakyat Indonesia yang telah memilih pasangan Prabowo-Gibran secara sah.
Dengan gaya kepemimpinannya yang tegas, nasionalis, dan penuh perlindungan terhadap kader bangsa yang bekerja tulus, Prabowo menolak mentah-mentah niat mundur tersebut. Sang Presiden justru merangkul Gibran, meminta sahabat politiknya itu untuk tetap tegar, dan menginstruksikannya untuk fokus bekerja melayani rakyat tanpa gentar menghadapi teror opini publik yang ditebar oleh para pembenci.
Pukulan Telak bagi Para Oportunis
Sikap tegas Prabowo ini sekaligus menjadi pukulan telak bagi kelompok-kelompok politik yang selama ini berharap bisa mendepak Gibran lewat jalur agitasi dan fitnah murahan. Alih-alih retak, ikatan antara sang Presiden dan Wakil Presiden justru semakin solid dalam menghadapi terjangan badai politik nasional.
Kini, bola panas berada di tangan publik. Rakyat Indonesia diajak untuk melihat siapa sebenarnya pihak yang benar-benar tulus mengabdi pada negara, dan siapa pihak yang hanya gemar membuat gaduh demi ambisi sempit golongan mereka sendiri. Satu hal yang pasti: duet Prabowo-Gibran tetap kokoh di atas rel konstitusi, tak tergoyahkan oleh badai fitnah sebesar apa pun!
Alasan Pengunduran Diri
Alasan berniat mundur, Gibran menyampaikan bahwa langkah ini dipertimbangkan untuk meredam situasi agar dinamika politik yang berkembang akibat putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat administratif pendidikannya tidak menjadi polemik berkepanjangan.
“Saya menghormati seluruh apresiasi kritik dan saran dari masyarakat terkait dinamika saat ini, saya tidak ingin dinamika menjadi polemik politik berkepanjangan,” ujar Gibran di Kantor Wapres, Jakarta, Selasa (10/11).
Proses Hukum di PTUN
Meski menyatakan niat mundur, putra Sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo itu memohon kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikan yang dimilikinya terlebih dahulu melalui proses peradilan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Lantas apa kata Prabowo?
Respons Presiden Prabowo Mengejutkan: Tak Menolak Gibran Mundur
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membenarkan, bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto. Prasetyo mengatakan, pertemuan antara Gibran dan Prabowo berlangsung selama 2,5 jam.
“Kami informasikan kepada seluruh teman-teman media dan seluruh masyarakat bahwa memang benar pagi hari tadi bapak wakil presiden ada pertemuan dengan bapak presiden pertemuan berlangsung kurang lebih dua setengah jam,” kata Prasetyo, saat konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026)
Dalam pertemuan tersebut Gibran telah mengajukan niat mundur dari posisi Wakil Presiden kepada Presiden RI Prabowo Subianto.
“Di antara dalam pembicaraan itu memang pak Wapres, bersama tentunya pak Presiden, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA),” ujarnya.
Namun Prasetyo membantah bahwa Prabowo menahan atau mencegah niat Gibran mundur. Prabowo justru tidak menolak jika Gibran mundur. Prabowo hanya memberikan masukan dan saran kepada Gibran.
“Namun sekaligus juga kami luruskan, bahwa tidak benar dalam pertemuan itu kalau bapak Presiden kemudian menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut. Namun, dalam diskusi Presiden banyak berikan saran-saran,” katanya.
Pada pertemuan itu juga, Gibran meminta waktu kepada Prabowo untuk membuktikan keabsahan dokumen terkait ijazah SMA yang menjadi polemik melalui prosea hukum di PTUN.
“Pada pertemuan itu juga, Gibran meminta waktu kepada Prabowo untuk membuktikan keabsahan dokumen terkait ijazah SMA yang menjadi polemik melalui proses hukum di PTUN,” imbuhnya.
Dorongan agar Gibran mengundurkan diri menguat belakangan ini. Dorongan muncul terkait polemik ijazah yang dipakai Gibran untuk mendaftarkan diri jadi wakil presiden.
DPR Gulirkan Wacana Pemakzulan Gibran
Di DPR sendiri saat ini bergulir wacana pemakzulan Gibran lewat Hak Menyatakan Pendapat (HMP) buntut polemik ijazah SMA putra sulung Jokowi tersebut.
Bahkan 12 anggota Fraksi PKS telah menandatangani usulan HMP.
Anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Heryawan atau Aher mengatakan jumlah tersebut merupakan bagian dari 53 anggota Fraksi PKS di DPR RI.
Namun, Aher mengaku tidak termasuk anggota yang membubuhkan tanda tangan dalam usulan tersebut.
Ia menjelaskan, keputusan itu berkaitan dengan pembagian tugas di internal fraksi.
“Saya di Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) cukup. Kan tidak harus semuanya, 13 itu kebanyakkan,” kata Aher di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Ketika ditanya alasan tidak menggunakan haknya sebagai anggota DPR untuk ikut menandatangani usulan HMP, Aher kembali menjelaskan bahwa tugas anggota fraksi telah dibagi.
“Alasannya dibagi-bagi tugas saja alasannya. 12 tanda tangan, yang lain tidak. Gitu kan? Saya termasuk yang tidak. Mengapa? Kan harus ini, kita biar menyuarakannya lewat BAM, ya,” ujarnya.
Terkait perkembangan penyerahan dokumen usulan HMP kepada pimpinan DPR, Aher mengaku tidak dapat memastikan.
Ia menyarankan agar hal tersebut ditanyakan langsung kepada Ketua Fraksi PKS.
“Saya bukan ketua fraksi, kan. Pastinya tanyanya ke fraksi,” ucapnya.
Meski demikian, Aher mengatakan dirinya memahami adanya harapan agar proses usulan HMP dapat segera ditindaklanjuti.
“Semua orang kan berharap supaya segera, semua orang berharap segera. Mana ada yang tidak berharap segera? Semua orang, semua anak bangsa berharap ini segera, kan begitu?” ucapnya.
Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani mengakui pimpinan DPR telah menerima laporan sejumlah anggota dewan yang mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP), terkait wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Puan mengatakan, laporan tersebut telah diterima pimpinan DPR RI.
Namun, ia belum membeberkan secara terperinci identitas maupun jumlah anggota dewan yang mengusulkan penggunaan hak konstitusional tersebut.
“Ya, kami memang sudah menerima laporan tersebut,” kata Puan dalam konferensi pers usai Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Puan menegaskan, laporan mengenai pengajuan HMP itu akan ditindaklanjuti setelah pembukaan masa sidang DPR.
Menurutnya, tindak lanjut terhadap usulan tersebut akan dibahas dengan memperhatikan mekanisme yang berlaku serta ketentuan konstitusi.
“Kami akan tindak lanjuti setelah pembukaan masa sidang ini, bagaimana, siapa, dan apa mekanismenya. Dan tentu saja semuanya tentu saja harus mengikuti mekanisme dan konstitusi yang ada. Jadi, kita taat pada konstitusi yang ada,” ucapnya. ****
