Lamongan, monitornusantara.com – Gusdurian Lamongan menggelar kegiatan diskusi publik bertajuk ‘Ngaos Industrialisasi’, bertempat di Blosoo Kopi, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Sabtu (8/7/2023) malam.
Diskusi ini menghadirkan pemantik dari Akademisi Lamongan, Dr. Madhekan Ali, Ketua Badan Kemaritiman NU Lamongan Imam Syafi’i, para aktivis PMII lainnya, M. Riadus Sholihin dan Zainal Arifin.
Dari hasil diskusi ini, ada beberapa rekomendasi yang ingin disampaikan kepada Pemkab Lamongan. Salah satunya meminta kepada Pemkab agar segera insyaf, yakni menjadi wasit yang jujur dan berpihak kepada kepentingan rakyat.
“Sudah waktunya Pemerintah Kabupaten insyaf, untuk menjadi wasit yang jujur dan berpihak pada kepentingan rakyat atas pertarungan antara pilar ekonomi masyarakat kecil dengan pilar ekonomi korporasi swasta,” kata Madekhan.
Selain itu, Madekhan Ali menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Lamongan harus memiliki strategi yang jelas dalam membangun industri di Lamongan, utamanya di kawasan pantura yang menjadi pusat industri maritim.
Madekhan juga memaparkan, perekonomian daerah sempat mengalami kontraksi hingga minus 2 persen pada tahun 2020, dengan berbagai pemulihan ekonomi yang dilakukan, maka perekonomian daerah berhasil tumbuh hingga 5,5 persen.
Oleh sebab itu, kata Madekhan, pemerintah daerah hendaknya menjadikan pekerja di sektor industri sebagai salah satu pilar utama dari agenda kebangkitan perekonomian daerah.
“Inklusi kesejahteraan buruh harus jadi tumpuan orientasi utama bagi Pemkab Lamongan dalam membuat kebijakan pembangunan ekonomi daerah, termasuk melindungi tenaga kerja dari implikasi negatif UU Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Perpu 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang,” paparnya.
Lebih lanjut, Madekhan menegaskan bahwa Pemkab Lamongan perlunya mempersiapkan peta jalan dan strategi daerah bagi penguatan keterampilan, terutama untuk menjawab tuntutan dunia kerja yang terus berubah di masa depan (future of work).
Bahkan, sambung Madekhan, Pemkab harus memperkuat program kebijakan yang adaptif terhadap persoalan-persoalan dunia kerja di masa depan.
“Salah satunya adalah melalui alokasi APBD untuk agenda pembangunan ketrampilan buruh daerah. Hal ini teramat penting mengingat pertumbuhan angkatan kerja nasional tumbuh hingga 2 kali lipat dari penyerapan tenaga kerja di sektor formal setiap tahunnya,” jelas pria yang juga Tim Ahli Prakarsa Jatim tersebut.
Sementara itu, Ketua Gusdurian Lamongan, Husnuz Zuhad menyampaikan bahwa diskusi ini digelar dalam rangka mengawal industrialisasi yang ada di Lamongan, utamanya bagaimana industrialisasi ini bisa membawa kesejahteraan bagi masyarakat.
“Diskusi ini sengaja kami gelar, karena Lamongan salah satu wilayah yang masuk sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Selain itu, dalam diskusi ini kami juga ingin meneladani figur Gus Dur yang mampu menumbuhkan sektor ekonomi strategis saat memimpin Indonesia,” ungkapnya.
Menurut Zuhad, Gus Dur mampu bangkit saat kondisi ekonomi negara minus hingga mencapai 12,8 persen. Begitulah kondisi ekonomi yang diwarisi Gus Dur dari era Orde Baru hingga saat BJ Habibie menggantikan Soeharto.
Tidak ada yang bisa mengulangi sukses percepatan pertumbuhan ekonomi pada zaman Gus Dur, seperti yang disebutkan Abdul Mun’im DZ dalam Fragmen Sejarah NU (2017). Termasuk saat Gus Dur menata industri strategis dan perusahaan nasional.
“Walaupun menuai banyak kecaman, kontroversi, dan resistensi politik dengan beberapa kali melakukan reshuffle menteri, Mun’im DZ mencatat bahwa Gus Dur berhasil memulihkan pertumbuhan ekonomi nasional pada angka 4,9 persen,” bebernya.
