KALTENG, MonitorNusantara – Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) kembali memediasi penyelesaian masalah 20 persen kebun plasma wilayah Desa Kawan Batu yang masuk di Desa Baampah dan Desa Bantur. Pertemuan dilakukan di ruang rapat Kantor Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalteng, Jalan Sudirman Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Kamis (27/10).
Plt. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalteng Rizky R. Badjuri menyampaikan, mediasi yang dilakukan dalam rangka untuk menyelesaikan permasalahan Desa Kawan Batu yang menginginkan 20 persen kebun plasma dari PT. KIU Makin Group.
Dalam mediasi itu, Desa Baampah dan Desa Bantur serta Ketua Koperasi Desa Baampah dan Koperasi Desa Bantur bersepakat mengeluarkan 20 persen kebun plasma dari masing-masing Desa, dengan berita acara ditandatangani bermaterai. Hal ini menjadi indikator awal bagi Kecamatan Mentaya Hulu, Kotawaringin Timur dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan di Desa yang masuk wilayahnya.
Kepala Desa Kawan Batu H. Sumardi menyampaikan, bahwa pihaknya telah menyepakati 20 persen kebun plasma yang menjadi tuntutan Desa Kawan Batu. Masyarakat Desa Kawan Batu sangat bersyukur dan berterima kasih karena permasalahan antar Desa ini bisa diselesaikan dengan cepat, sehingga 328 KK di Desa Kawan Batu dapat terakomodir dalam kewajiban 20 persen kebun sawit PT KIU Makin Group. Kepala Desa Kawan Batu H. Sumardi mengatakan bahwa PT. KIU Makin Group sudah terbuka dan mengakomodir permintaan masyarakat Desa Kawan Batu.
Di tempat terpisah, Komandan Korem 102/Pjg, Brigjen TNI Yudianto Putrajaya, S.E.,M.M., mengharapkan realisasi 20% dapat terlaksana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga pihak-pihak terkait, perusahaan maupun masyarakat dapat mencapai kesepakatan bersama untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat.
Hadir dalam pertemuan tersebut Plt. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi, Camat Mentaya Hulu Kotawaringin Timur, Kepala Desa Baampah, Kepala Desa Bantur, Kepala Desa Kawan Batu, Ketua Koperasi Desa Baampah, Ketua Koperasi Desa Bantur, dan tokoh masyarakat desa setempat. (*)
