Jakarta, MONITORNUSANTARA.COM,- Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sultan Bachtiar Najamudin kembali memperkenalkan ide dan gagasannya soal Green Democrazy dihadapan para Duta Besar (Dubes) negara sahabat. Green Democrazy adalah sebuah konsep politik yang menempatkan keseimbangan dan keberlanjutan sebagai inti demokrasi.
Hal ini disampaikan Sultan Najamudin saat melakukan penanaman pohon langka yakni pohon Damar dan membuka secara resmi acara puncak peringatan HUT ke-21 DPD RI menggelar Green Democracy Fun Walk di Plaza Timur Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, pada Minggu (9/11/2025) yang mengusung tema ‘Dari Daerah Kita Bersatu, untuk Indonesia Maju’.
Sultan menegaskan bahwa momentum tersebut menjadi puncak perayaan ulang tahun lembaganya dengan menampilkan semangat baru: demokrasi yang hijau, anggun, dan elegan.
“Hari ini puncak dari rangkaian HUT ke-21 DPD RI, kami ingin menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia punya demokrasi yang sangat baik, sangat anggun, dan menyejukkan. Karena itu kami usung semangat green democracy,” ujar Sultan dalam sambutannya.
Acara puncak HUT ke-21 DPD RI ini, dihadiri, selain dihadiri para anggota DPD dan seluruh Kesetjenan, juga dihadiri perwakilan masyarakat dan sekitar 30 duta besar negara sahabat. Selain menggelar fun walk, kegiatan juga diwarnai dengan penanaman pohon sebagai simbol komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan.
Menurut Sultan, green demokrasi merupakan langkah awal menuju green parliament, green legislation, hingga green diplomacy. Konsep tersebut akan diterjemahkan ke dalam berbagai kebijakan dan aktivitas kelembagaan yang berpihak pada kelestarian alam.
“Demokrasi hijau ini akan terus kami bawa ke daerah-daerah. Kami ingin masa depan politik Indonesia ditentukan oleh apa yang kita tanam hari ini, baik secara harfiah maupun maknawi,” tutur Sultan.
Ia menegaskan, visi green democracy tidak berhenti pada kegiatan simbolik, tetapi akan menjadi arah baru pembangunan demokrasi Indonesia yang berorientasi pada keseimbangan antara kepentingan manusia dan kelestarian bumi.
“Green Democracy bukan sekadar tentang lingkungan, tapi tentang jiwa bangsa yang hidup selaras dengan alam dan nilai. Ketika politik kehilangan nilai, yang lahir adalah kerakusan. Ketika pembangunan kehilangan keseimbangan, yang tumbuh bukan kemajuan, tapi kerusakan,” tegas Sultan.
Ia juga menekankan bahwa DPD RI berkomitmen menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi, sosial, dan ekologis. Sebagai lembaga perwakilan daerah, DPD RI memastikan kebijakan nasional berpihak pada rakyat serta menjaga kelestarian lingkungan dan budaya lokal.
Menurut Sultan, Green Democrazy mengajarkan pemimpin untuk menanam nilai, gagasan, dan tindakan yang membawa kehidupan. Ia mengutip pesan Rasulullah SAW: “Jika kiamat terjadi besok, dan di tanganmu ada bibit pohon, maka tanamlah.”
Sebanyak 25.538 orang ikut menyemarakkan Green Democracy Fun Walk yang dimulai dari Plaza Timur Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu, sebagai puncak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-21 DPD RI.
Sultan B Najamudin yang melepas para peserta, mengatakan bahwa kegiatan itu merupakan komitmen lembaganya dalam mengusung paradigma baru “Green Democracy” sebagai bentuk demokrasi yang sejuk, elegan, dan berwawasan lingkungan.
“Hari ini kami tidak hanya jalan santai bersama masyarakat, tetapi juga menanam pohon damar sebagai simbol bahwa demokrasi hijau adalah demokrasi yang menyelamatkan bumi,” kata Sultan.
Sultan menegaskan Green Democracy menjadi simbol bahwa demokrasi tidak hanya berbicara tentang manusia dan politik, tetapi juga tentang keberlanjutan bumi. Menurut dia, konsep Green Democracy akan menjadi landasan bagi pengembangan kebijakan kelembagaan DPD RI ke depan.
“Dari Green Democracy, kami akan turunkan menjadi Green Parliament, Green Legislation, Green Diplomacy, hingga Green Economy dan Green Education. Karena masa depan demokrasi harus bersinergi dengan masa depan bumi,” ujar tokoh muda yang akrab disapa Bungsu ini.
Di Parlemen, mantan Gubernur Bengkulu ini menjelaskan bahwa DPD RI telah menginisiasi penyusunan sejumlah Rancangan Undang-Undang (RUU) strategis yang berkaitan dengan isu lingkungan, termasuk RUU Pengelolaan Perubahan Iklim.
“Dunia tidak boleh hanya memanfaatkan isu iklim untuk keuntungan ekonomi. Regulasi setingkat undang-undang harus ada untuk mengorkestrasi isu besar ini,” katanya.
Empat RUU usulan DPD yang masuk dalam Prolegnas 2025, yakni RUU Pengelolaan Perubahan Iklim, RUU Pemerintah Daerah, RUU Masyarakat Hukum Adat, dan RUU Daerah Kepulauan.
Acara Green Democracy Fun Walk ini baru pertama kali diselenggarakan DPD RI. Acara dihadiri beberapa menteri, antara lain Menko Pangan Zulkifli Hasan, Wamenpora Taufik Hidayat, Kepala BKN Prof Zudan Arif Fakrullah serta Duta-duta besar negara sahabat seperti Chile, Belarus dan dubes lainnya. ***
