Pekerja yang terkena PHK, akan masuk ke Kartu Prakerja secara bertahap

Pekerja yang terkena PHK, akan masuk ke Kartu Prakerja secara bertahap

 
EDITOR.ID, Jakarta,-Para tenaga kerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan dirumahkan, direncanakan akan dimasukan ke dalam Kartu Prakerja secara bertahap dan bergelombang dalam 4-5 minggi kedepan.

Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, saat memberikan keterangan pers usai Rapat Terbatas, Kamis (30/4).
Lebih lanjut, Menko Perekonomian menyatakan bahwa saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas), Presiden Joko Widodo di depan para gubernur menegaskan perhatian pada sektor-sektor usaha yang terdampak dalam oleh Covid-19 ini.
“Sektor utama yang terdampak tentunya sektor yang terkait dengan pariwisata, restoran, sarana umum, transportasi dan sektor retail. Dimana dampaknya itu lebih dari 40 persen bahkan kalau sektor pariwisata itu sekitar 70 persen,” ujar Menko Perekonomian.
pada sektor-sektor usaha yang terdampak dalam oleh Covid-19 ini.
Namum, Menko Perekonomian bahwa pada saat Muyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas), Presiden Joko Widodo menegaskan di depan para Gurbenur, untuk memperhatikan

pada sektor-sektor usaha yang terdampak dalam oleh Covid-19 ini.
“Sektor utama yang terdampak tentunya sektor yang terkait dengan pariwisata, restoran, sarana umum, transportasi dan sektor retail. Dimana dampaknya itu lebih dari 40 persen bahkan kalau sektor pariwisata itu sekitar 70 persen,” ujar Menko Perekonomian.
Namun, Menko Perekonomian juga menyampaikanjuga menyampaikan bahwa selain sektor-sektor tersebut, ada juga sektor-sektor yang masih mampu bertahan yaitu antara lain industri karet kulit masih tumbuh year on year-nya 20 persen terkait dengan industri makanan pokok itu 17 persen, farmasi alat kesehatan sebesar 13 persen dan terkait dengan minyak nabati 14 persen.
“Inilah sektor-sektor yang memungkinkan untuk revitalisasi di awal karena mereka secara year on year masih tumbuh sebesar 16 persen,” terang Airlangga.
Menurut Menko Perekonomian, seperti diprediksi beberapa daerah utama terdampak Covid-19 yang terkait dengan pariwisata seperti Bali, Kepulauan Riau, Sulawesi Utara itu pertumbuhannya memang terdampak cukup dalam demikian halnya DKI Jakarta yang melaksanakan PSBB itu juga cukup dalam.
“Selanjutnya tadi direkonsiliasi data mengenai Ketenagakerjaan, nanti di detailkan oleh Ibu Menteri Tenaga Kerja, jumlah tenaga kerja yang dirumahkan mencapai 1 juta lebih,” tandas Airlangga.
Ia juga menyatakan bahwa bahwa tenaga kerja yang terkena PHK atas dampak covid-19  ini sejumlah
375.000 orang, yamg dirumahkan sebanyak 1,4 juta orang, dan pekerja informal yang terdampak sebesar
314.833 dan juga 1,7 juta secara total.
“Nah data ini adalah data yang telah dipusatkan oleh Kementerian Tenaga Kerja, diverifikasi dan ini berbasis kepada selain daripada Kementerian Tenaga Kerja juga terkait dengan BPJS Ketenagakerjaan,” ujarnya seraya menyebut kompensasi Kartu Prakerja bagi yang dirumahkan dan PHK.
Secara sekilas disampaikan terkait dengan kartu prakerja, lanjut Menko Perekonomian, yang sudah mendaftar, registrasi 9 juta dan yang telah mendapatkan saldo itu adalah gelombang pertama dan kedua sebanyak 456.000 user terbanyak di Jakarta, kemudian Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten, Sulawesi Selatan, dan hampir seluruh wilayah di Indonesia ada yang sudah menggunakan kartu prakerja.
“Dari pengguna kartu itu 18 persen memilih mengambil fasilitasnya dalam bentuk cash melalui perbankan, yaitu BNI, sisanya 72 persen melalui e-wallet atau e-money,” imbuhnya.
Kemudian, Menko Perekomomian juga membahas terkait relaksasi pembayaran iuran jamsostek, nanti akan ada 116.705 perusahaan yang terdampak Covid-19 meminta relaksasi, nanti secara detail disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan.
“Namun di sini relaksasi yang diberikan adalah pemotongan iuran sebesar 90% untuk 3 bulan dan ini bisa diperpanjang 3 bulan lagi, yaitu terkait dengan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian,” terangnya.
Menko Peekonomian juga menyatakan fasilitas yang diberikan jika terjadi kecelakaan kerja itu, sejimak 2,6 Triliun, jaminan kematian sebanyak 1,3 Triliundan juga penundaan iuran jaminan pensiun sebesar 3 bulan, selama 3 bulan dan besarnya juga sekitar 8,74 triliun. Jadi demgan relaksasi Jamsostek inivmelalui RPP ataupun Rancangan Peraturan Pemerintah ini jumlahnya sebesar 12,36 triliun.(tim)

 
 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

%d bloggers like this: