Jakarta, MONITORNUSANTARA.COM,- Kasus hukum panjang yang melibatkan Andri Tedjadharma bersama PT Bank Centris Internasional (BCI) kembali membuka babak penting yang mengungkap fakta di balik tuduhan piutang negara. Berdasarkan dokumen resmi, catatan perbankan, serta uji materiil di berbagai tingkat peradilan, terbukti bahwa Andri Tedjadharma bukan penanggung utang, dan Bank Centris Internasional tidak pernah menerima aliran dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) satu rupiah pun.
1. Ketiadaan Bukti Mutlak Transfer ke Rekening Sah BCI
Dalam hukum perbankan dan perdata, prinsip pembuktian bersifat mutlak: menandatangani sebuah perjanjian tidak otomatis berarti menerima uang yang diperjanjikan.
Hingga hari ini, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), dan Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang Negara (KPKNL) Jakarta-1 gagal dan tidak mampu menunjukkan bukti pembayaran atau transfer dari Bank Indonesia ke rekening resmi Bank Centris Internasional Nomor 523.551.0016.
Dalam persidangan, kuasa hukum Andri Tedjadharma, Edi Winarto, menegaskan bahwa pihak tergugat tidak bisa menunjukkan rekening koran BCI No. 523.551.0016 serta data outstanding per 17 Oktober 1997, 31 Desember 1997, 9 Januari 1998, dan 4 April 1998.
“Baik DJKN, PUPN, dan KPKNL tidak bisa menunjukkan bukti asli milik BCI. Padahal, bukti itu mutlak harus ada untuk menyatakan seseorang berhutang atau berpiutang. Karena bukti itu tidak ada, maka tuduhan terhadap Bapak Andri sebagai penanggung hutang pada negara adalah tidak benar,” tegas Edi Winarto.
Fakta sebaliknya justru menunjukkan bahwa aliran dana sebesar Rp 629.624.459.226,36 benar-benar ditransfer ke rekening Centris International Bank Nomor 523.551.000, bukan ke rekening BCI milik Andri Tedjadharma. Sikap diam dan ketidakmampuan PUPN, KPKNL, dan DJKN dalam menjawab surat resmi maupun pertanyaan Penggugat secara hukum merupakan bentuk pengakuan bahwa utang tersebut tidak pernah ada.
2. Status Hukum Telah Diuji dan Ditolak oleh Pengadilan
Upaya hukum yang dilakukan untuk menjerat Bank Centris Internasional telah berkali-kali dimentahkan oleh putusan pengadilan yang independen:
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (No. 350): Gugatan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) terhadap BCI dkk dengan mendasarkan pada Akta 39 ditolak. Pengadilan menyatakan tidak pernah ada wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum yang dilakukan pihak BCI.
Pengadilan Tinggi DKI Jakarta: Menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard / NO) karena telah ada jaminan yang sah.
Selain itu, klaim mengenai adanya Putusan Mahkamah Agung No. 1688 K/PDT/2003 terbukti cacat. Berdasarkan surat resmi Panitera Muda Mahkamah Agung, MA menyatakan tidak pernah menerima permohonan kasasi dari BPPN atas perkara tersebut.
Artinya, salinan putusan kasasi yang sering dijadikan pegangan oleh instansi terkait tidak terdaftar secara resmi dan patut diduga tidak memiliki kekuatan hukum.
3. Kekeliruan Administratif dan “Penyelundupan Hukum” (Rechtsverkrachting)
Tindakan PUPN, DJKN, dan KPKNL yang menetapkan kewajiban sebesar Rp 897 miliar didasarkan pada penafsiran parsial terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI No. 34G/XII/11/2006 tertanggal 30 November 2006. Padahal, penelaahan mendalam membuktikan:
Tidak Ada Dasar Hukum Penanggung Utang: Tidak ada satu pun kalimat di dalam Audit BPK tersebut yang menyatakan Andri Tedjadharma sebagai penanggung hutang negara.
Pencampuradukan Badan Hukum dan Pribadi: Tergugat secara sepihak mencampuradukkan entitas perseroan terbatas dengan pribadi Andri Tedjadharma, yang jelas melanggar prinsip limited liability (tanggung jawab terbatas perseroan).
Tanpa Akta Pengakuan Utang (APU): Andri Tedjadharma tidak pernah menandatangani Akta Pengakuan Utang (APU) maupun memberikan personal garansi, sehingga beliau secara hukum tidak pernah masuk dan tidak wajib tunduk pada Program Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS).
4. Tindakan Sita dan Lelang Semena-mena Adalah Perbuatan Melawan Hukum
Penyitaan dan upaya lelang yang dilakukan terhadap harta pribadi Bapak Andri Tedjadharma beserta keluarga—yang sama sekali tidak pernah mengikatkan diri sebagai penjamin dan tidak menandatangani APU—dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) oleh penguasa.
Masalah hukum BCI pada dasarnya telah diselesaikan pada masa BPPN. Penuntutan berulang yang dilakukan tanpa dasar bukti autentik, pencantuman nama yang tidak sah, serta pengabaian fakta-fakta persidangan merupakan bentuk pencemaran nama baik serta pelanggaran hak konstitusional warga negara di hadapan hukum.
Penetapan utang negara sebesar Rp 897 miliar yang dialamatkan kepada Andri Tedjadharma dan PT Bank Centris Internasional (BCI) dengan mendasarkan pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Nomor: 34G/XII/11/2006 tertanggal 30 November 2006 menyimpan sejumlah cacat hukum yang fatal secara materiil maupun formil.
Berikut adalah rincian cacat hukum dan kekeliruan konstruksi yuridis dalam penetapan tersebut:
1. Penafsiran Parsial dan Menyesatkan (Misleading) terhadap LHP BPK RI No. 34
Tidak Ada Kalimat Penanggung Utang: Berdasarkan pemeriksaan menyeluruh terhadap LHP BPK RI tersebut, tidak ada satu pun kata atau kalimat yang menyatakan PT Bank Centris Internasional atau Andri Tedjadharma sebagai penanggung utang negara sebesar Rp 897 miliar.
Penyelundupan Makna Audit: Pihak instansi penagih (DJKN, PUPN, dan KPKNL) menarik kesimpulan secara melompat-lompat tanpa melihat konstruksi audit secara utuh. Menjadikan LHP BPK sebagai dasar penetapan angka utang tanpa adanya rincian yuridis yang sah merupakan bentuk manipulasi tafsir administrasi negara.
2. Ketiadaan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap (Inkracht)
Pelanggaran Asas Praduga Tak Bersalah & Pembuktian Yudisial: Penempatan BCI ke dalam kategori bank dengan indikasi irregularities dalam laporan audit tidak serta-merta dapat dijadikan dasar penagihan utang perdata kepada pribadi Pemegang Saham Pengendali (PSP) tanpa adanya putusan pengadilan perdata atau pidana berkekuatan hukum tetap yang membuktikan adanya kerugian negara yang nyata akibat perbuatan hukum PSP.
Batal Demi Hukum: Tuduhan adanya pelanggaran hukum tanpa pembuktian yudisial melalui peradilan yang independen adalah opini sepihak yang cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan eksekutorial di bidang perdata.
3. Penyelundupan Hukum (Rechtsverkrachting) dan Pelanggaran Prinsip Korporasi
Pencampuradukan Entitas (Piercing the Corporate Veil secara Semena-mena): PUPN, DJKN, dan KPKNL secara sepihak mencampuradukkan entitas badan hukum perseroan terbatas (PT Bank Centris Internasional) dengan pribadi Andri Tedjadharma.
Tindakan ini menabrak prinsip hukum perseroan terbatas (limited liability), di mana pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas operasional atau kewajiban korporasi kecuali terbukti secara sah melakukan perbuatan curang yang memenuhi unsur hukum tertentu.
Tidak Adanya Akta Pengakuan Utang (APU): Andri Tedjadharma tidak pernah menandatangani Akta Pengakuan Utang maupun memberikan personal guarantee. Konsekuensinya, secara subyektif maupun obyektif, beliau tidak pernah masuk dan tidak terikat dalam Program Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS).
Narasi yang menuduh PSP “tidak kooperatif” adalah fitnah hukum karena kewajiban tersebut sejak awal memang tidak pernah ada dasarnya. ****


