Oleh: Komjen Pol Purn Dr Anang Iskandar (Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) 2012-2015)
MONITORNUSANTARA.COM,- Rumusan hukum kejahatan narkotika, dibuat tidak berdasarkan hukum narkotika, sebaliknya dibuat ala pidana dalam UU no 1 tahun 2023 tentang KUHP dan UU no 20 tahun 2025 tentang KUHAP berdampak negatif dalam implementasi penegakan hukumnya.
Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur Bengkulu membuat keputusan sesat karena menempatkan BNN Kota Bengkulu sebagai korban kejahatan untuk membuat pernyataan perdamaian dengan para terdakwa perkara penyalahgunaan narkotika.
Pernyataan ini sebagai sarat penyelesaian perkara dengan pendekatan restoratif berdasarkan pasal 204 KUHAP dan menjatuhkan hukuman pidana penjara dan tindakan secara komulatif kepada penyalahguna narkotika untuk menjalani rehabilitasi (Dimuat di DANDAPALA, Sabtu 31 Oktober 2026).
Secara yuridis seharusnya PN Arga makmur menggunakan pendekatan rehabilitatif berdasarkan UU narkotika bukan memaksakan untuk menggunakan pendekatan restoratif berdasarkan KUHP dan KUHAP dalam memeriksa perkara penyalahgunaan narkotika.
UU no 35 tahun 2009 tentang narkotika mengatur secara limitatif tujuan penegakan hukum narkotika yaitu memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika ; dan menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi penyalah guna dan pecandu (pasal 4 cd)
Penyalah guna narkotika diancam pidana maksimum 4 tahun (pasal 127/1). Proses penegakan hukumnya menggunakan pendekatan rehabilitatif (pasal 127/2), upaya paksanya berupa penempatan kedalam lembaga rehabilitasi atau rumah sakit yang ditunjuk sebagai IPWL (pasal 13 PP 25/2011), hukumannya berupa hukuman alternatif menjalani rehabilitasi wajib atas putusan atau penetapan hakim (baca pasal 103), tempat menjalani rehabilitasi atas putusan hakim di IPWL (PP 25/2011).
Perkara penyalahgunaan narkotika, penyelesaiannya tidak menggunakan pendekatan restoratif berdasarkan KUHP dan KUHAP melainkan menggunakan pendekatan rehabilitatif berdasarkan UU no 35 tahun 2009 tentang narkotika. Hakim yang memeriksa perkara penyalahgunaan narkotika wajib memperhatikan kondisi taraf ketergantungan terdakwanya (pasal 54) dan memperhatikan penggunaan kewenangan rehabilitatif hakim berdasarkan pasal 103 UU no 35 tahun 2009 tentang narkotika.
Kewenangan rehabilitatif hakim adalah kewenangan untuk memutus yang bersangkutan menjalani rehabilitasi bila terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika dan kewenangan untuk menetapkan yang bersangkutan menjalani rehabilitasi bila yang bersangkutan terbukti tidak bersalah melakukan tindak pidana narkotika.
Kesalahan proses peradilan dalam penyelesaian perkara penyalah guna narkotika dengan memaksakan penggunaan pendekatan restoratif sejak proses penyidikan, penuntutan, pengadilannya menyebabkan keputusan hakimnya menjadi sesat. Peradialan sesat merugikan penyalah guna, masyarakat dan negara.
Merugikan penyalah guna narkotika karena tidak mendapat layanan rehabilitasi selama proses pemeriksaan pada semua tingkatan. Merugikan masyarakat karena penegakan hukum menjadi menakutkan terhadap penyalah guna narkotika berdampak pada keengganan melakukan wajib lapor untuk mendapatkan layanan rehabilitasi sukarela dan merugikan negara karena menghamburkan sumber daya penegakan hukum.
Proses pengadilan sesat
Dandapala, menyatakan bahwa Pengadilan Negeri (PN) Arga Makmur dalam penanganan perkara penyalahgunaan narkotika menggunakan pedekatan restoratif tercermin dalam tiga putusan yang dibacakan pada Kamis (29/10/2026), yakni Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2026/PN Agm atas nama Chandra Fahrul Lian Syah, Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2026/PN Agm atas nama M. Santri, dan Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2026/PN Agm atas nama Kiki Juliansyah.
Ketiga perkara tersebut memiliki karakteristik yang saling berkaitan. Dua perkara terakhir bahkan berawal dari rangkaian peristiwa yang sama, yakni perolehan narkotika jenis ganja oleh M. Santri dan Kiki Juliansyah. Sementara itu, perkara Chandra berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika jenis sabu untuk kepentingan konsumsi pribadi.
Ketiga perkara tersebut, Majelis Hakim yang diketuai oleh Carolina Taruli Vienna dengan Hakim Anggota Pamela Mariana dan Erlita Kusumawati, terlebih dahulu mengupayakan Mekanisme Keadilan Restoratif sebagaimana dimungkinkan berdasarkan Pasal 204 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Dalam perkara Nomor 143/Pid.Sus/2026/PN Agm, M. Santri Bin Ujang Sarkawi didakwa terkait perolehan dua paket ganja dari seseorang bernama Widi Herianto. Berdasarkan fakta persidangan, Santri menghubungi Widi untuk memperoleh ganja, kemudian melibatkan Kiki Juliansyah dalam pembayaran salah satu paket tersebut. Santri selanjutnya memberikan satu paket ganja kepada Kiki, sedangkan paket lainnya digunakan untuk kepentingan pribadinya.
Rangkaian peristiwa tersebut kemudian berlanjut pada perkara Nomor 144/Pid.Sus/2026/PN Agm atas nama Kiki Juliansyah Bin Ali Nulhakim. Kiki diketahui memesan ganja melalui Santri dengan mentransfer uang sebesar Rp100.000,00 ke nomor Dana yang diberikan Santri. Pada 20 April 2026, Kiki mengambil ganja tersebut di rumah Santri. Ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan, petugas menemukan dua linting dan dua paket kecil ganja dengan berat bersih keseluruhan 2,37 gram.
Adapun perkara Chandra Fahrul Lian Syah Bin Lukman Hakim dalam Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2026/PN Agm merupakan perkara penyalahgunaan sabu. Chandra ditangkap di Terminal Desa Nakau, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah, pada 22 Mei 2026. Dari hasil penggeledahan ditemukan satu paket kecil sabu dengan berat bersih 0,10 gram. Hasil pemeriksaan urine juga menunjukkan kandungan amphetamine dan methamphetamine.
Dalam ketiga perkara tersebut, Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Seharusnya dengan fakta tersebut hakim langsung menggunakan pasal 103 untuk memutus yang bersangkutan menjalani rehabilitasi.
Sesatnya proses peradilan perkara penyalahgunaan narkotika dan keputusan hakim karena menempatkan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Bengkulu sebagai pihak korban dan mengupayakan perdamaian dengan fihak terdakwa dan berhasil menghasilkan kesepakatan tertulis tertanggal 10 september 2026.
Apa benar BNN sebagai fihak korban ? atau sekedar dalih agar sah menggunakan pendekatan restoratif dan apakah BNN berhak membuat kesepakatan dengan terdakwa ?
Majelis Hakim menggunakan pendekatan restoratif sebagaimana diatur dalam Pasal 204 UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP adalah pilihan hukum yang tidak tepat. Seharusnya menggunakan pendekatan rehabilitatif berdasarkan pasal 127/2 Jo pasal 4 cd UU no 35 tahun 2009 tentang narkotika, dengan mengesampingkan dakwaan Jaksa dan pendekatan restoratif berdasarkan Pasal 204 UU no 20 tahun 2025 tentang KUHAP. selanjutnya wajib memutus ketiga terdakwa untuk menjalani rehabilitasi.
Ketiga terdakwa sebagai pecandu
Ketiga terdakwa tersebut adalah terdakwa dalam serangkaian perkara penyalahgunaan narkotika, hakim seharusnya memutus yang bersangkutan menjalani rehabilitasi sebabagai hukuman alternatif pidana. Penjatuhan hukuman rehabilitasi dan hukuman pidana secara komulatif hanya bila terdakwa terbukti sebagai penyalah guna dan dalam keadaan ketergantungan (pecandu), merangkap sebagai pengecer atau pengedar narkotika.
Faktanya, dalam perkara Chandra, hasil asesmen menunjukkan adanya gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan stimulan lainnya (F15) dengan pola penggunaan situasional dan kategori pengguna ringan. Chandra juga dinyatakan tidak terlibat dalam peredaran narkotika jenis sabu di wilayah Provinsi Bengkulu dan direkomendasikan untuk mengikuti rehabilitasi. Arti hasil assesmen menyatakan terdakwa adalah pecandu, penyalah guna narkotika dan dalam keadaan ketergantungan narkotika (pasal 1/13 UU no 35/2009)
Sementara itu, M. Santri dan Kiki Juliansyah berdasarkan hasil asesmen masing-masing didiagnosis mengalami gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan halusinogen lainnya (F12), dengan kategori reaksional dan tingkat penggunaan sedang. Keduanya juga dinilai layak mengikuti rehabilitasi rawat inap selama tiga bulan di fasilitas rehabilitasi pemerintah. artinya kedua terdakwa adalah pecandu, penyalah guna dan dalam keadaan ketergantungan narkotika (pasal 1/13 UU no 35/2009).
Terdakwa M Santri dan Kiki Juliansyah juga tidak dapat dibuktikan atau tidak terbukti sebagai pengedar, mereka hanya menerima tranferan sebanyak 100 ribu untuk membeli narkotika tapi tidak dijelaskan apakah dia sebagai pengedar ? yang jelas mereka sesama penyalah guna yang diserahi untuk membeli narkotika untuk dikonsumsi secara bersama.
Ketiga terdakwa tersebut berdasarkan UU no 35 tahun 2009 tentang narkotika seharusnya dijatuhi hukuman menjalani rehabilitasi wajib berdasarkan pasal 103.
Faktanya dalam Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2026/PN Agm, Chandra dijatuhi pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan diperintahkan menjalani rehabilitasi medis dan sosial selama 3 (tiga) bulan di Rumah Rehabilitasi BNN Provinsi Bengkulu atau Rumah Sakit Jiwa Bengkulu. Masa rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.
Selanjutnya, dalam Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2026/PN Agm, M. Santri dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan kewajiban menjalani rehabilitasi medis dan sosial selama 3 (tiga) bulan di Rumah Rehabilitasi BNN Provinsi Bengkulu atau Rehabilitasi Narkoba Rawat Inap Rumah Sakit Jiwa Bengkulu.
Hal serupa dijatuhkan terhadap Kiki Juliansyah melalui Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2026/PN Agm. Kiki dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan diperintahkan menjalani rehabilitasi medis dan sosial selama 3 (tiga) bulan di fasilitas rehabilitasi yang sama. ***
