Jakarta, MONITORNUSANTARA.COM,- Eskalasi perlawanan rakyat terhadap budaya korupsi dan kekayaan para koruptor di kalangan pejabat mencapai puncaknya di Ibu Kota. Pada Kamis (27/8/2026) pagi, kawasan Senayan memanas seiring berdatangannya gelombang massa aksi dari berbagai daerah.
Ratusan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) asal Kabupaten Pati, Jawa Tengah, secara bergelombang berdatangan dan mengepung Kompleks Parlemen, Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat.
Kemunculan mereka bergabung dengan ribuan elemen masyarakat pengemudi ojek online (ojol) se-Jabodetabek yang telah memadati Jalan Gatot Subroto sejak pagi sebelum pelaksanaan aksi yang dijadwalkan mulai pukul 10.00 WIB.
Gerakan massal ini tidak tercipta secara mendadak. Semangat pantang menyerah ditunjukkan oleh massa AMPB yang tetap solid bertahan meski dibayang-bayangi berbagai ancaman dan intimidasi fisik.
Di tengah ancaman teror, semangat massa AMPB tetap solid. Ratusan warga asal Pati, Jawa Tengah telah tiba di Jakarta pada Rabu (26/8/2026) malam menggunakan lima unit bus pariwisata.
Rombongan susulan ini bergerak sejak Rabu siang untuk menyatu dengan massa aksi lain. Kamis (27/8/2026) pagi ini semua elemen massa telah berkumpul dan mengepung Gedung DPR, Senayan Jakarta.
Konsolidasi Nasional dan Titik Jenuh Perjuangan Daerah
Koordinator AMPB, Supriyono alias Botok, membenarkan pergerakan armada massa dari Jawa Tengah tersebut. Menurutnya, keberangkatan warga dari kampung halaman telah dikonsolidasikan secara matang dan taktis bersama jaringan organisasi aktivis lintas daerah di seluruh Indonesia.
“Terkait demo tinggal eksekusi, kita sudah konsolidasi kepada kawan-kawan di seluruh Indonesia. Dari Pati itu 5 bus ya, nanti jam 1 siang berangkat,” jelas Botok saat ditemui di depan Gedung DPR RI.
Botok menegaskan bahwa keberangkatan massa ke Jakarta merupakan puncak keresahan dan kegemasan masyarakat daerah. Pilihan merobohkan kebuntuan dengan berdemonstrasi di Gedung DPR RI diambil setelah perjuangan menuntut keadilan di tingkat daerah menemui jalan buntu.
“Kita tanggal 13 Agustus kemarin menuntut DPRD Kabupaten Pati untuk menggelar sidang paripurna untuk mengusulkan segera disahkan RUU Perampasan Aset. Anggota DPRD menyampaikan kewenangan untuk mengesahkan itu pusat. Maka kami menggelar demonya ke DPR RI, ke Jakarta,” ungkapnya.
Kedatangan warga dari pelosok desa ini sekaligus merespons langsung pernyataan Ketua DPR RI, Puan Maharani, yang sebelumnya menyatakan bahwa pengesahan RUU Perampasan Aset masih menunggu dan membuka ruang masukan dari masyarakat.
“Jadi tanggal 27 Agustus masyarakat Indonesia datang ke DPR RI untuk memberi masukan kepada Puan agar segera disahkan RUU tersebut,” sambung Botok.
Dua Tuntutan Utama Aksi AMPB & Ojol di DPR RI
Aksi yang dipusatkan di Jalan Gatot Subroto pada Kamis (27/8) ini membawa misi penegakan hukum yang tegas. Terdapat dua agenda utama yang diusung dalam aksi ini:
Pengesahan RUU Perampasan Aset Koruptor: Menuntut penyitaan seluruh aset hasil kejahatan korupsi demi menyelamatkan keuangan negara.
Pemberlakuan Hukuman Mati Bagi Koruptor: Mendorong efek jera yang maksimal bagi para pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia.
Intimidasi Berdarah: Rumah Aktivis AMPB Ditembok dan Ditembak
Perjuangan masyarakat Pati membawa aspirasi penegakan hukum ini diwarnai dengan tekanan hebat. Mengiringi persiapan aksi, intimidasi berdarah meneror para penggerak AMPB di daerah asal mereka. Pada Selasa (25/8) malam sekitar pukul 21.00 WIB, rumah salah satu anggota AMPB di Pati dihantam tembakan oleh Orang Tidak Dikenal (OTK) hingga menyebabkan kaca rumah pecah.
Insiden penembakan yang diduga menggunakan senapan angin tersebut dinilai sebagai bentuk intimidasi langsung untuk memadamkan pergerakan warga. Di lokasi kejadian, ditemukan bukti berupa pelor atau peluru besi yang diduga digunakan oleh pelaku.
Tim Advokasi AMPB, Vander Waruwu, mengutuk keras insiden tersebut. Saat mendampingi massa di depan Gedung DPR RI pada Rabu (26/8), Vander menegaskan bahwa serangkaian tindak kriminalisasi dan teror tidak akan menyurutkan langkah pergerakan warga.
“Tadi malam, ya. Artinya intimidasi terhadap teman-teman AMPB itu sangat banyak. Tapi sekali lagi, itu tidak akan mengurangi spirit perjuangan teman-teman AMPB. Ada banyak bentuk intimidasi dan kriminalisasi terhadap aktivis kita,” ujar Vander di depan DPR RI.
Barikade dan Penyekatan Polisi di Jalur Pantura
Bukan hanya ancaman teror di rumah yang harus dihadapi, perjalanan fisik menuju Ibu Kota pun sempat dipersulit. Pada Rabu siang sekitar pukul 13.30 WIB, lima bus pariwisata yang mengangkut kurang lebih 200 warga AMPB dihadang dan dicegat oleh aparat kepolisian sesaat setelah keluar dari batas Kabupaten Pati.
Koordinator AMPB lainnya, Teguh Istianto, membeberkan detik-detik pencegatan rombongan tersebut.
“Ini baru keluar dari Pati. Jam setengah dua. Ini barusan dikirim video, lima bus dari AMPB dari Pati disekat,” ungkap Teguh.
Teguh menilai pencegatan tersebut sebagai bentuk ketakutan para pejabat terhadap demo yang mendesak tuntutan penyitaan aset dan hukuman mati bagi koruptor.
Kendati sempat dihambat, konsolidasi yang solid membuat rombongan massa berhasil menerobos hingga tiba di Jakarta dengan selamat pada Rabu malam.
Bantah Isu Tunggangan Politik dan ‘Geng Solo’
Dua agenda besar yang dibawa massa ini sempat memicu timbulnya berbagai narasi miring di ruang publik. Spekulasi menyebutkan bahwa pergerakan AMPB ditunggangi oleh kekuatan politik tertentu untuk memicu kegaduhan politik atau melengserkan pemerintahan.
Menanggapi hal tersebut, Botok menepis keras tuduhan bahwa gerakan ini merupakan pesanan elit tertentu, ‘Geng Solo’, maupun kelompok penguasa.
“Tidak ada ya tunggang-tunggangan, kita dibekingi geng Solo, kita dibekingi geng penguasa, enggak ya. Kita tidak kenal geng Solo, kita enggak kenal geng penguasa. Ini ada murni gerakan rakyat biasa yang berasal dari kampung,” tegas Botok.
Botok juga menekankan bahwa massa AMPB tidak membawa agenda pemakzulan terhadap Presiden dan Wakil Presiden. Aksi ini murni dikawal untuk mendukung penegakan hukum tanpa ada niat melengserkan pemerintahan Prabowo-Gibran.
“Kita fokus pada dua tuntutan itu. Tidak ada lengserkan Prabowo-Gibran, tidak ada. Kita mendukung pemerintahan Prabowo agar lebih baik,” tegasnya.
AMPB memastikan aksi ini murni aspirasi masyarakat bawah dari daerah dan tidak memiliki keterkaitan dengan kelompok lain yang pernah mengatasnamakan warga Pati dalam aksi sebelumnya.
Hingga Kamis (27/8/2026) pagi, massa gabungan dari AMPB dan perwakilan ojek online se-Jabodetabek terus merapatkan barisan di depan pintu gerbang utama Gedung DPR RI, bersiap menyuarakan desakan mereka agar DPR segera mengesahkan RUU Perampasan Aset dan memberlakukan hukuman mati bagi koruptor.
Bus Massa Sempat Dicegat Polisi
Langkah massa AMPB menuju Jakarta juga tidak berjalan mulus. Pada Rabu siang, sekitar pukul 13.30 WIB, rombongan tambahan yang terdiri dari lima bus berisi kurang lebih 200 orang dilaporkan mengalami penyekatan oleh aparat kepolisian sesaat setelah keluar dari Kabupaten Pati.
“Ini baru keluar dari Pati. Jam setengah dua. Ini barusan dikirim video, lima bus dari AMPB dari Pati disekat,” ungkap Koordinator AMPB lainnya, Teguh Istianto.
Teguh menilai pencegatan tersebut sebagai bentuk ketakutan para pejabat terhadap demo yang mendesak tuntutan penyitaan aset dan hukuman mati bagi koruptor. ****
